PDIP Kabupaten Bandung Bakal Beri Pendampingan Penuh untuk Rizki, Remaja Asal Dayeuhkolot

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung bakal memberikan pendampingan kepada Rizki Nur Fadhilah (18), remaja asal Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Dia sempat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. 

Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung, Angie Natesha Goenadi Go, mengaku sejak menerima kabar yang menimpa Rikzi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan anggota DPR RI Komisi IX, Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan yang menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja migran.

“Saya langsung menghubungi Pak Charles. Alhamdulillah, responsnya sangat cepat. Saat kunjungan kedua, keluarga Rizki sempat melakukan panggilan video langsung dengan Pak Charles untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar,” ujar Angie, Jumat (21/11/2025).

Selain dukungan moril, Charles Honoris juga, kata dia, menitipkan bantuan untuk keluarga Rizki. Tujuannya, agar keluarga bisa lebih mandiri dan mencegah risiko eksploitasi serupa di masa depan.

Baca juga: Fakta Baru Rizki Korban TPPO Kamboja: Keluarga Dimintai Rp42 Juta dan Dipaksa Klarifikasi

Angie mengatakan, PDI Perjuangan tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga siap memberikan pendampingan holistik. 

Tim psikolog dan medis dari partai berlambang banteng moncong putih ini, kata Angie, telah disiapkan untuk membantu proses pemulihan fisik maupun psikologis Rizki saat kepulangannya ke Tanah Air.

“Kami percaya, pemulihan bukan sekadar soal pulang ke rumah. Tapi juga soal membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan masa depannya. PDI Perjuangan hadir untuk itu,” katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Rizki Nur Fadhilah Kiper Asal Bandung di Kamboja Bukan Korban TPPO

Angie pun berpesan agar seluruh masyarakat, terutama orang tua dan remaja, untuk  berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. 

“Jangan mudah percaya pada janji gaji tinggi tanpa verifikasi resmi. Selalu melalui jalur resmi, seperti BP2MI atau lembaga yang diakui pemerintah,” ucapnya. (*)