Bandung Raya Siap-siap Macet 1,5 Tahun! Pembangunan Jalur BRT 21 KM Dimulai 2026, PKL Melawan?

Ringkasan Berita:

• Jadwal dan Lingkup Proyek: Pembangunan jalur khusus BRT sepanjang 21 km di Bandung Raya (melibatkan 5 kabupaten/kota) akan dimulai Januari 2026 dan ditargetkan selesai pertengahan 2027. 
• Dampak dan Peringatan Dini: Masyarakat siap-siap macet 1,5 tahun masa konstruksi.
• Kontroversi Penertiban PKL: Rencana penertiban setidaknya 684 PKL di sepanjang koridor.
• Saran Pengamat Transportasi: Pengamat ITB menyarankan memperbanyak alternatif transportasi karena BRT tidak akan menghilangkan kemacetan.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Proyek pembangunan jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) yang membentang sepanjang 21 kilometer di kawasan Bandung Raya dipastikan dimulai pada Januari 2026.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi kemacetan selama proses konstruksi.

Namun, proyek ambisius yang melibatkan lima kabupaten/kota ini langsung menuai penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, yang keberatan dengan rencana penertiban ratusan hingga ribuan PKL di sepanjang koridor BRT.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur BRT ini, yang didanai oleh Bank Dunia, akan memakan waktu sekitar satu setengah tahun dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2027.

Proyek ini merupakan bagian dari program BRT Nasional dan bertujuan untuk memperkuat sistem transportasi publik Bandung Raya.

"Jadi mohon maaf nanti bulan Januari sampai dengan satu tahun ke depan, mungkin beberapa jalan di Kota Bandung khususnya akan mengalami gangguan sedikit, karena ada infrastruktur yang memang akan kita bangun terkait dengan jalur khusus BRT," ujar Dhani.

Baca juga: Proyek Raksasa BRT Bandung Raya 21 Km Dimulai Januari 2026: Dari Padalarang ke Sumedang

Proyek dengan total 21 koridor ini akan memiliki jalur khusus (dedicated lane) sepanjang 21 kilometer, membentang melewati Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang, serta didukung oleh 34 halte dan 579 bus listrik.

Jalur khusus ini akan dibatasi beton di ruas jalan lebar dan diberi marka merah di ruas jalan sempit.

Kontroversi Penertiban PKL

Untuk mendukung jalur khusus BRT, pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap lahan parkir, perbaikan pedestrian, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Data awal menunjukkan setidaknya 684 PKL di koridor BRT akan terdampak, dan pemerintah menyiapkan kompensasi sebesar Rp3,3 juta per PKL selama tiga bulan.

Namun, rencana penertiban ini ditolak keras oleh Ketua Umum APPKL Kota Bandung, Iwan Suherman.

Meskipun prinsipnya mendukung modernisasi transportasi BRT, Iwan Suherman merasa keberatan jika modernisasi kota justru menyingkirkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana.

"Kalau pedagangnya tidak tertib, mari kita tertibkan. Kalau kumuh, mari kita bantu perbaiki."

"Jadi jangan sampai modernisasi kota ini justru mengganggu atau menyingkirkan manusia yang sudah lama menggantungkan hidup di sana," kata Iwan.