PKL di Bandung Siap Melawan, Tolak Penertiban Imbas Rencana Pembangunan BRT

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung menolak rencana penertiban PKL. Penertiban akan dilakukan imbas pembangunan jalur khusus bus rapid transit (BRT), yang akan dimulai Januari 2026. 

Ketua Umum APPKL Kota Bandung, Iwan Suherman, menegaskan, pada prinsipnya mendukung rencana pemerintah yang ingin membangun transportasi massal BRT. Tapi, dia juga minta langkah itu mengorbankan para PKL. 

“Saya sangat mendukung rencana pemerintah untuk membangun BRT di wilayah Bandung Raya, karena kalau tidak salah, rutenya mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Tentu kami mendukung adanya sarana transportasi massal yang terintegrasi di Bandung Raya. Sudah saatnya kota ini punya sistem transportasi modern seperti itu. Kami sangat mendukung,” ujar Iwan, Rabu (29/10/2025).

Hanya saja, kata dia, ketika muncul informasi bahwa jalur-jalur yang akan dilewati BRT ini harus bersih dari PKL, pihaknya merasa keberatan. 

Baca juga: 312 Jukir di Bandung Terdampak Jalur BRT, Tak Bisa Kerja 6 Bulan, Bakal Dapat Kompensasi Sesuai UMR

“Kalau pedagangnya tidak tertib, mari kita tertibkan. Kalau kumuh, mari kita bantu perbaiki. Kalau ada yang bandel, mari kita ingatkan bersama. Jadi jangan sampai modernisasi kota ini justru mengganggu atau menyingkirkan manusia yang sudah lama menggantungkan hidup di sana,” ucapnya. 

Iwan mengaku belum mengetahui berapa banyak PKL yang akan tergusur dari proyek BRT ini. Namun, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah PKL dibeberapa titik saja jumlahnya mencapai ribuan.

“Jalan Sudirman, kawasan Pasar Baru, Kebonjati, dan Rajawali. Masing-masing ada ratusan pedagang, kalau dihitung total bisa ribuan orang yang terdampak. Kalau mereka tidak boleh berjualan lagi, otomatis kehilangan pekerjaan,” katanya.

Baca juga: Angkot Pintar Angklung di Bandung Disiapkan Bisa Terintegrasi dengan Feeder BRT

Iwan pun mengaku bahwa hingga saat ini, belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait rencana penertiban PKL. Iwan memastikan bakal melawan jika pemerintah melakukan penertiban secara sepihak.

“Tentu kami akan melawan, tapi dengan cara yang tidak destruktif dan tidak kasar. Semua tergantung juga pada bagaimana pemerintah melakukan penertiban itu,” ucapnya. (*)