Pemkot Bandung Kaver BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT dan RW, Ini Respons Forum Rukun Tetangga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran untuk mengkaver BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan RW.

Total anggaran yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp936.297.000 untuk mengkaver BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan Ketua RT dan RW karena selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung, Lily Maulana, mengatakan bahwa sebetulnya premi BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW itu telah dikaver APBD Kota Bandung sejak Januari tahun 2023.

Tanggungan premi diberikan selama menjabat ketua RT dan RW.

Baca juga: Kontribusi Besar Pemain Persib dan Persija Bawa TImnas Indonesia Panen Gol Atas China Taipei

"Apabila sudah tidak menjabat, maka premi yang dari APBD itu tidak dibayarkan. Jadi beralih kepada ketua RT dan RW yang baru, dasarnya dari SK pelantikan," ujar Lily Maulana saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

Dengan demikian, kata Lily, selama SK pelantikan Ketua RT dan RW berlaku, maka premi BPJS ketenagakerjaan dibayarkan oleh Pemkot Bandung.

Sehingga mereka pun menyambut baik dengan adanya program ini.

"Ya, Alhamdulillah bermanfaat, kan klaimnya ada dua JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (jaminan kematian," kata Lily.

Dengan JKK tersebut, kata dia, jika Ketua RT dan ketua RW mengalami kecelakaan di perjalanan saat berangkat maupun pulang ketika ada undangan rapat ke kelurahan atau kecamatan, maka akan dijamin pengobatan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Sabtu 6 September 2025, Antam Rp 2.124 Juta Per Gram, Cek Galeri 24 dan UBS

"Atau sedang kerja bakti atau apa yang penting selama saat melaksanakan tugas sebagai RT dan RW. Kemudian JKM jaminan kematiannya mau meninggal saat apapun itu dapat santunan untuk ahli warisnya Rp42 juta," ucapnya.

Lily mengatakan, pada tahun 2024  RT dan RW yang meninggal saat betugas itu ada 37 orang, sehingga ahli warisnya mendapat santunan Rp42 juta dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

"Digunakan untuk usaha mandiri sama istrinya, seperti buka warung setelah ditinggal suaminya yang jadi RT dan RW. Intinya meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan," ujar Lily.

Dia mengatakan, untuk saat ini total jumlah RT tercatat ada 9.962,sedangkan RW sebanyak 1.596. Selama ini, premi BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan sesuai dengan jumlah RT dan RW yang ada.

"Otomatis terbayarkan sesuai dengan SK, berapapun jumlahnya terbayarkan langsung oleh kelurahan ke BPJS Ketenagakerjaan tiap bulan," katanya. (*)