DPRD Ingatkan Efisiensi RAPBD 2026 di Kabupaten Bandung Tidak Mengorbankan Layanan Dasar
DPRD mengingatkan, pengetatan anggaran bukan berarti memangkas kebutuhan pokok warga.
Penulis: Adi Ramadhan Pratama | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
"Berkurangnya TKD untuk meringankan beban fiskal, maka harus didorong berbagai kreasi inovasi untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik dengan pola public private partnership (PPP) dalam berbagai sektor," ucapnya.
Menurutnya, pola kemitraan itu bisa membantu daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah dan kesehatan.
"Ini harus didorong skema kerja sama operasi (KSO) yang profesional dengan sektor privat agar menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Menurut Hailuki, pembiayaan berbasis kemitraan bukan sekadar langkah menutup kekurangan anggaran, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan fiskal.
| Kawal program pembangunan, Asep Suherman lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Cianjur |
|
|---|
| DPRD Jabar Dorong Pemberian Beasiswa untuk Murid Kurang Mampu di Sekolah Swasta |
|
|---|
| Dirut BJB Meninggal Dunia, Wakil Ketua DPRD Jabar: Almarhum Sosok Berintegritas |
|
|---|
| Kuota Haji Sumedang 2026 Turun Drastis, Komisi III DPRD Sumedang Soroti Kebijakan Nasional |
|
|---|
| Baru 9 SPPG di Kabupaten Bandung Kantongi SLHS, Dinkes Ungkap Alasannya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-DPRD-Kabupaten-Bandung-Akhiri-Hailuki-sa.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.