DPRD Ingatkan Efisiensi RAPBD 2026 di Kabupaten Bandung Tidak Mengorbankan Layanan Dasar

DPRD mengingatkan, pengetatan anggaran bukan berarti memangkas kebutuhan pokok warga. 

DPRD Kabupaten Bandung
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki. 

"Berkurangnya TKD untuk meringankan beban fiskal, maka harus didorong berbagai kreasi inovasi untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik dengan pola public private partnership (PPP) dalam berbagai sektor," ucapnya.

Menurutnya, pola kemitraan itu bisa membantu daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah dan kesehatan.

"Ini harus didorong skema kerja sama operasi (KSO) yang profesional dengan sektor privat agar menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Menurut Hailuki, pembiayaan berbasis kemitraan bukan sekadar langkah menutup kekurangan anggaran, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan fiskal.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved