DPRD Ingatkan Efisiensi RAPBD 2026 di Kabupaten Bandung Tidak Mengorbankan Layanan Dasar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung untuk tahun 2026 memasuki tahapan krusial.

Di mana dalam sejumlah pertemuan kerja, arah diskusi mengarah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja akibat semakin ketatnya anggaran.

Namun DPRD mengingatkan, pengetatan anggaran bukan berarti memangkas kebutuhan pokok warga. 

Salah satu anggota DPRD yang menyoroti hal itu yaitu Akhiri Hailuki. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hailuki menegaskan bahwa efisiensi tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Menurutnya, rancangan anggaran yang disodorkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang menunjukkan keseriusan untuk melakukan penghematan.

Namun hal tersebut tetap harus ada batas yang tidak boleh dilanggar.

"Gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat karena bisa berdampak pada ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah daerah," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Jumat (14/11/2025).

Hailuki menyebut bahwa anggaran layanan dasar sebagai komponen yang paling rawan tersentuh, jika pengetatan dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Di tengah upaya perampingan itu, muncul pula rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di seluruh OPD.

Hailuki mengingatkan juga bahwa kebijakan tersebut jangan sampai menyebabkan turunnya kinerja aparatur.

Dirinya menilai aparatur merupakan pelaksana langsung dari setiap kebijakan pelayanan publik, sehingga menjaga motivasi mereka sama pentingnya dengan menata kembali struktur anggaran.

"Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga spirit etos kerja ASN Karena adanya pengurangan TPP di seluruh OPD. Oleh karena itu pengurangan TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga dibarengi dengan reward and punish yang sepadan," katanya.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah tahun depan juga dipengaruhi oleh penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat.

Situasi ini membuat DPRD menilai pemerintah daerah harus mencari cara baru untuk mendorong pembangunan.