Puluhan Orang Meninggal dan Ribuan Terdampak Akibat Bencana di Periode Januari - Oktober 2025

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan orang menjadi korban bencana alam di sejumlah daerah di Jawa Barat sejak Januari - Oktober 2025.

Dari ribuan korban itu, 73 di antaranya meninggal dunia.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, mengatakan hingga Oktober 2025 tercatat ada 1.214 kejadian bencana.

"Sebetulnya setahun ini cukup banyak kejadian bencana ada 1.214 kejadian bencana,"

"Sekitar 73 yang meninggal di tahun ini karena bencana, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Teten, Rabu (29/10/2025). 

Pada Oktober 2025 ini saja, kata dia, bencana terjadi sebanyak 95 kejadian di berbagai wilayah dan membuat 19.962 jiwa terdampak.

"Selain itu, ada sebanyak empat orang meninggal dunia, serta 3.655 rumah terendam banjir, 171 bangunan rusak berat, 405 rusak sedang, dan 1.908 rusak ringan," katanya. 

Untuk menekan jumlah dampak dari bencana, BPBD Jabar sudah memberikan surat edaran kesiapsiagaan kepada kabupaten kota agar meningkatkan mitigasi dan penanganan kebencanaan. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Banjir di Sukabumi Akibat Pembukaan Lahan: Bolak-balik Apapun Alamnya Akut Rusak

"Kita juga sudah melakukan imbauan, surat edaran yang dilakukan oleh Kepala BPBD, Pak Sekda, dan Pak Gubernur sendiri sudah menekankan berkali-kali untuk antisipasi segala macam," katanya. 

Teten mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan kesadaran individu dalam mengurangi risiko bencana. Sebab, peristiwa bencana bukan sesuatu hal yang dapat dihindari.

"Masyarakat perlu tahu kondisi daerahnya seperti apa, potensi bencana yang ada apa. Tetap waspada, jangan panik. Cek jalur evakuasi dan titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di kewilayahan," ucapnya.

Di beberapa daerah di Jabar, kata dia, bencana paling sering terjadi adalah banjir dan longsor yang disebabkan oleh perilaku manusianya sendiri.

"Di Jawa Barat paling tinggi itu banjir dan longsor, dan sebagian besar diyakinkan oleh ulah manusia sendiri. Buang sampah sembarangan, perubahan tata guna lahan, mengganti pohon penyerap air dengan tanaman yang tidak bisa menyimpan air," katanya. (*)