Tito Puji Kinerja APBD Jabar 2025, Purbaya dan Dedi Mulyadi Kompak Ingatkan “Uang Jangan Tidur”

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya dalam mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Capaian tersebut disebut melampaui rata-rata kinerja keuangan provinsi lain di Indonesia, menjadi contoh pengelolaan fiskal yang efektif di tingkat daerah.

Pujian tersebut disampaikan Tito secara langsung di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/10/2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat telah menembus angka 73,34 persen, sementara pendapatannya mencapai 66 persen.

“Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan, kalau terjadi apa-apa ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat pak,” ujar Tito seperti dikutip dari tayangan Youtube resmi Kemendagri.

Dalam pemaparannya, Tito menuturkan tren realisasi pendapatan APBD di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten per September 2025 menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan di kabupaten dan kota justru sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.

Sebelumnya, Tito menguraikan data agregat yang mencakup keseluruhan daerah di Indonesia.

“Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T),” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola serta mempercepat penyerapan anggaran.

Ia menekankan bahwa kinerja positif tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan peningkatan dana transfer ke daerah (TKD).

“Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya,” katanya.

Purbaya menambahkan, evaluasi terhadap kinerja daerah akan dilakukan pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II tahun 2026, untuk menentukan kemungkinan penambahan alokasi TKD.

Namun ia menegaskan bahwa syarat utama untuk penambahan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan transparan.

“Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan,” imbuhnya.

Baik Tito maupun Purbaya sepakat bahwa percepatan realisasi belanja daerah sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang mengendap terlalu lama di kas daerah dianggap sebagai potensi ekonomi yang tidak dimanfaatkan.