FKP2WP Tegaskan Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, Ada 1.040 KK yang Bakal Terimbas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, dinilai mengancam mata pencaharian ribuan warga.

Atas hal itu, penolakan keberadaan KJA juga diungkap Ketua Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), Iwan Sofa.

"Di Pantai Timur ada 1.040 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya. Untuk itu, atas dasar moral dan nurani, kami tidak akan diam. Kami akan terus bergerak dan menyuarakan penolakan terhadap KJA," ujar Iwan kepada Tribun Jabar di Pantai Timur Pangandaran, Selasa (19/8/2025) siang.

Meskipun KJA itu belum beroperasi, namun sejumlah unit keramba sudah diturunkan dan dipersiapkan tepat di kawasan yang selama ini menjadi titik aktivitas wisata air dan jalur keluar masuk perahu nelayan.

"Jika KJA dipaksakan beroperasi, tentu akan sangat mengganggu aktivitas pariwisata dan nelayan di Pantai Timur. Area itu adalah pusat water sport sekaligus jalur perahu tradisional. Kehadiran KJA jelas mengganggu," katanya.

Baca juga: Rumah Warga Batu Karas Pangandaran Ambruk Akibat Hujan Deras Saat Lansia 87 Tahun Tidur Pulas

Hal senada disampaikan seorang pelaku usaha wisata, Sule. Ia menilai keberadaan KJA bukan hanya berdampak negatif, tapi justru berpotensi mematikan usaha masyarakat kecil.

"Kami ini berusaha dengan modal seadanya, menghidupi keluarga dari wisata air yang ada. Kalau KJA berdiri, yang ada malah menambah angka pengangguran, bukan menciptakan lapangan kerja. Padahal water sport dan aktivitas wisata sudah membuat Pantai Timur hidup," ucap Sule.

Sule menyampaikan, banyak pelaku usaha wisata dan nelayan memilih beroperasi dekat dengan kawasan cagar alam semata untuk alasan keamanan dari ombak besar.

"Kami harap, pemerintah segera mengambil sikap tegas terkait keberadaan KJA di Pantai Timur agar polemik yang meresahkan pelaku wisata dan nelayan segera menemukan titik terang," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sepakat menolak izin KJA di Pantai Timur Pangandaran.

Dedi mengaku sempat berkomunikasi melalui panggilan telepon dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Rabu (13/8/2025). Dia menyatakan tegas menolak keberadaan KJA.

"Bu Susi itu dari sisi pandangan, ekosistem, dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan. Bagi saya gini, bahwa area Pangandaran itu sudah basic-nya pariwisata, kita hormati itu sebagai basic pariwisata dan kalau budi daya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi, Kamis (14/8/2025). 

Dedi mengaku bakal mengevaluasi izin pemasangan KJA yang didapat tiga perusahaan di Pangandaran. 

"Kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh menjadi kawasan wisata," katanya.

Baca juga: Konflik Jaring Apung di Pangandaran, DKP Jabar Dorong Pengusulan Revisi dan Evaluasi Perizinan

 Susi sebelumnya menghubungi Dedi melalui video call di hadapan ratusan warga saat pertemuan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu.

Saat dihubungi Susi, Gubernur Jabar siap mendukung terkait penolakan keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran.

"Tadi Pak KDM (Dedi) sudah mendukung total menolak (KJA di Pantai Timur) 100 persen," ujar Susi.

Baca juga: Kami Berharap Pernyataan Ini Didengar Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA

Namun, karena ini sudah ada izinnya, tentu harus membuat izin tersebut tidak boleh dilanjutkan dan dicabut. 

"Nanti ada nota keberatan yang sudah diserahkan ke ibu Bupati Pangandaran. Nanti dari ibu Bupati disampaikan ke Bandung," katanya. (*)