Pemkab Cirebon Siapkan Perbaikan Fasilitas Publik Pascakerusuhan, Refocusing Anggaran Jadi Opsi

Oleh karena itu, refocusing anggaran menjadi opsi paling realistis meski ada konsekuensinya.

"Perbaikan infrastruktur publik akibat kerusuhan ini sifatnya darurat."

"Maka, ada program lain yang mungkin kita alihkan dan tunda pelaksanaannya."

"Prinsipnya, kita ingin tetap menjaga keseimbangan fiskal,” jelas dia.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab juga berencana mengajukan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Hal ini dilakukan agar beban APBD daerah tidak terlalu berat.

Kerusakan taman kota dinilai bisa berdampak luas pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Imron mencontohkan Taman Pataraksa yang biasanya ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan, sekaligus menjadi tumpuan penghasilan bagi pedagang kecil di sekitarnya.

“Kalau tamannya rusak dan tidak bisa digunakan, otomatis ekonomi rakyat kecil terganggu. Kita juga harus memikirkan itu,” katanya.

Imron menegaskan seluruh proses penggunaan anggaran untuk perbaikan infrastruktur akan dilakukan secara transparan dan terbuka.

"Kita tidak ingin ada kecurigaan. Semua akan transparan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan."

"Kalau perlu, kita minta pendampingan dari aparat penegak hukum agar proses perbaikan berjalan bersih,” ujarnya.

Baca juga: Dalang Kerusuhan di Cirebon Diburu, Polisi Amankan Rekaman CCTV dan Barang Bukti

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan.

“Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan melalui jalur resmi. Jangan sampai ada lagi perusakan, karena akhirnya yang dirugikan adalah kita semua,” ucap Imron. 

Kerusuhan di Kabupaten Cirebon sendiri pecah pada Sabtu (30/8/2025).