Pemkab Cirebon Siapkan Perbaikan Fasilitas Publik Pascakerusuhan, Refocusing Anggaran Jadi Opsi

Kerusakan di Cirebon tidak hanya menimpa aset pemerintah, tetapi juga fasilitas publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Cirebon/ Eki Yulianto
WAWANCARA - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi. Pascakerusuhan yang melanda Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengisyaratkan akan melakukan refocusing anggaran untuk mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pascakerusuhan yang melanda Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/9/2025), Pemerintah Kabupaten Cirebon mengisyaratkan akan melakukan refocusing anggaran untuk mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menegaskan, pemerintah tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. 

Menurutnya, kerusakan tidak hanya menimpa aset pemerintah, tetapi juga fasilitas publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Baca juga: Dalang Kerusuhan di Cirebon Diburu, Polisi Amankan Rekaman CCTV dan Barang Bukti

"Kami sedang menghitung ulang kemampuan keuangan daerah."

"Kemungkinan besar akan ada refocusing anggaran agar proses perbaikan bisa segera berjalan,” ujar Imron, Sabtu (6/9/2025). 

Kerusuhan menyebabkan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan parah.

Fasilitas ruang rapat, arsip, hingga sejumlah mebel baru hancur terbakar dan dijarah.

Sementara Taman Pataraksa, yang selama ini menjadi ruang publik keluarga, turut rusak di area hijau, pagar pembatas, serta fasilitas bermain anak.

Sejumlah taman jalan di kawasan protokol juga luluh lantak akibat amukan massa.

Imron menyebut, kebutuhan dana untuk pemulihan bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kalau bicara gedung DPRD saja, kerugian yang ditimbulkan sangat besar."

"Belum lagi taman kota yang menjadi wajah Kabupaten Cirebon."

"Ini harus segera kita benahi karena menyangkut pelayanan dan kenyamanan masyarakat,” ucapnya.

Namun, ia mengakui ruang fiskal APBD 2025 cukup terbatas karena sebagian besar dana sudah terserap untuk belanja pegawai, layanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur desa.

Baca juga: Pengamat Politik Minta Prabowo Tegas Sikapi Kerusuhan Demo Telan Korban Jiwa: Batalkan Tunjangan DPR

Halaman
123
Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved