Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi
‎
‎TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Executive Manager Pos Indonesia KC Purwakarta, Sri Handayani, memastikan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta yang tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, memutuskan tidak mencairkannya.

‎"Para anggota dewan memang menolak bantuan ini sejak awal. Jika dana tidak dicairkan hingga batas waktu perpanjangan yang berakhir pada 6 Agustus, dana tersebut akan otomatis gagal bayar dan dikembalikan ke Pos Indonesia Pusat untuk disalurkan kembali ke kas negara," ujar Sri kepada Tribunjabar.id, Selasa (5/8/2025).
‎
Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, mengaku kagetnya saat mengetahui bahwa anggota dewan tercatat sebagai penerima BSU.

Baca juga: Korban Kebakaran Pasar Jumaah Purwakarta Merasa Ditinggal, DPRD: Kami Sudah Sampaikan ke Eksekutif

‎Setelah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa data penerima BSU diambil dari sistem BPJS Ketenagakerjaan yang ter-update hingga April 2025. Namun, beberapa nama yang tercantum diduga masih menggunakan data lama, anggota dewan sebelumnya.
‎
‎Sebagai langkah antisipasi, Sri Puji meminta seluruh anggota dewan untuk segera menanggalkan bantuan tersebut guna menghindari persepsi negatif.

Baca juga: Heboh, 35 Anggota DPRD Purwakarta Masuk Daftar Penerima BSU 2025, Lihat Betapa Sedihnya Guru Honorer

‎"Tidak ada pelanggaran dalam sistem, namun kami ingin memastikan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," katanya.
‎
‎Pihak BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga memastikan telah memperbaiki data penerima BSU. Ke depan, anggota dewan yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar penerima BSU. (*)