Korban Kebakaran Pasar Jumaah Purwakarta Merasa Ditinggal, DPRD: Kami Sudah Sampaikan ke Eksekutif

‎Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

‎TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, akhirnya angkat bicara terkait desakan dari Persatuan Warga Pasar Jumaah yang mempertanyakan kejelasan pencairan uang kadeudeuh bagi para pedagang korban kebakaran.

‎Menurut Luthfi, pihaknya selaku wakil rakyat telah menjalankan fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keluhan dan harapan para pedagang, kata dia, sudah disampaikan secara resmi kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.

‎"Semua hasil pertemuan dengan warga pasar sudah kami teruskan ke pihak eksekutif. Saat kami follow-up, mereka menjelaskan masih menyusun format anggarannya. Karena, seperti kita tahu, pencairan dana dari pemerintah harus memiliki dasar pertanggungjawaban kegiatan yang jelas," ujar Luthfi saat dikonfirmasi Tribunjabar.id pada Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Mana Uang Kadeudeuh kami? Korban Kebakaran Pasar Jumaah Tagih Janji DPRD dan Pemkab Purwakarta

‎Luthfi menegaskan, DPRD akan kembali mempertemukan warga Pasar Jumaah dengan Pemkab Purwakarta untuk membahas solusi konkret.

‎"Kami di legislatif hanya bisa menyampaikan dan terus memantau. Tapi untuk eksekusi, itu ada di tangan eksekutif. Kami akan fasilitasi agar duduk bersama bisa segera dilakukan," ucapnya.

‎Terkait kabar bahwa uang kadeudeuh akan cair paling lambat bulan Agustus, Luthfi meluruskan bahwa itu hanyalah estimasi waktu.

‎Ia menjelaskan bahwa pada 6 Agustus, Pemda diupayakan bisa memasukkan dana tersebut ke dalam anggaran perubahan.

‎"Kalau bicara soal Agustus, itu konteksnya bukan waktu pembagian, melainkan target agar dana bisa diusulkan dalam anggaran perubahan. Kita dorong agar pada tanggal 6 Agustus sudah masuk dalam perumusan anggaran," katanya.

‎Meski demikian, Luthfi mengingatkan bahwa keputusan akhir dan realisasi pencairan tetap berada di ranah eksekutif.

‎"Untuk kepastian waktunya, sebaiknya ditanyakan langsung ke Pak Bupati atau Pak Sekda. Supaya tidak simpang siur, biar jelas dari sumber utamanya," ujar Luthfi.

‎Diketahui sebelumnya, Persatuan Warga Pasar Jumaah mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta segera menepati janji mereka terkait pemberian uang kadeudeuh bagi para pedagang yang terdampak kebakaran besar pada Maret 2025 lalu.

Baca juga: Mana Uang Kadeudeuh kami? Korban Kebakaran Pasar Jumaah Tagih Janji DPRD dan Pemkab Purwakarta

‎Mereka juga menuntut pertemuan resmi untuk membahas tiga poin penting yang hingga kini belum ditindaklanjuti.

‎Ketua Persatuan Warga Pasar Jumaah, Iwan Jalinus, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap anggota DPRD yang dinilai abai terhadap nasib para pedagang.

‎Sejak insiden kebakaran pada 21 Maret 2025 lalu, tidak ada satu pun anggota dewan yang turun langsung menyapa para korban.

‎"Dari April sampai Juni, tidak ada yang datang. Kami merasa ditinggalkan. Di mana rasa peduli mereka?" katanya.(*)