TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat menggandeng seluruh stakeholder terkait untuk mengejar target realisasi investasi Rp271 triliun pada 2025.

Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi bertajuk Strategi Pencapaian Target Investasi yang dihadiri sejumlah stakeholder seperti DPMPTDP dari 27 kabupaten/kota, pelaku industri, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. 

Termasuk Disnakertrans, Diskuk, Bapenda dan Disperindag yang turut hadir untuk membahas realisasi investasi dalam enam bulan ke depan. 

"Jabar semester 1 2025 ini capaiannya Rp141 triliun. Nah, berarti kan kita harus siapkan pranata ke depan. Pranata kedepannya adalah SDM," ujar Dedi Taufik, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Bupati Bandung Bungkam soal Kasus Dugaan Korupsi di BUMD PT BDS yang Ditangani Kejari

Dedi mengatakan bahwa tanpa adanya keterlibatan stakeholder lain, target investasi tahun ini akan sulit dicapai.

"Jadi, apa saja yang harus kita sinergikan, baik itu programnya, baik itu pendukungan dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan di hari ini. Jadi strategi enam bulan ke depan ini seperti apa? Karena kan landing nya ada di kabupaten/kota," ucapnya.

Dedi berharap, target realisasi investasi sebesar Rp271 triliun dapat terkejar dengan catatan lima faktor pemengaruh investasi seperti laju pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kepastian hukum melalui kebijakan pemerintah, ekosistem dan konektivitas infrastruktur dapat terjaga.

"Kalau melihat sekarang sudah Rp71 triliun, sisa 6 bulan harus optimis ya. Asal yang memengaruhi di dalam investasi kan ada 5 faktor. Ada penguatan-penguatan lainnya dari lima faktor tadi," ucapnya.

Soal gangguan investasi seperti premanisme, Dedi memastikan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk untuk mengurusi persoalan tersebut, sudah mulai berjalan. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Diminta Batalkan Kepgub soal Rombel, Dituding Rugikan Sekolah Swasta

"Setelah ini kita akan bicara, karena bicara investasi, bicara ekosistem ya. Jadi, mungkin kita juga harus kumpulkan nanti dengan Satgas Sehingga jelas, yang harus kita selesaikan dan tepat sasaran," katanya.

Adapun kawasan rawan gangguan investasi, kata dia, mayoritas terjadi di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Kabupaten Bogor.

"Yang jelas kan pasti investasi yang tinggi kan pasti Bekasi ya, Rp18 triliun dan kawasannya juga besar. Kedua Karawang, Subang. Sudah mulai diminati, sekarang geser ke Indramayu, Majalengka. Kabupaten Bogor itu juga tinggi," ucapnya.  (*)