Edi Askari Minta Representasi Politik Jawa Barat Ditambah di Parlemen

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Edi Askari, menyoroti jumlah kursi DPR RI dan DPRD Jawa Barat yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta luas wilayah Jawa Barat
• Menurut Edi, Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, namun representasi politiknya di parlemen masih tertinggal dibanding provinsi lain.

Laporan Wartawan Tribunjabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Edi Askari, menyoroti jumlah kursi DPR RI dan DPRD Jawa Barat yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta luas wilayah Jawa Barat.

Menurut Edi, Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, namun representasi politiknya di parlemen masih tertinggal dibanding provinsi lain.

“Kita dirugikan dari sisi representasi. Jumlah penduduk sangat besar, tetapi jumlah kursinya tidak proporsional,” ujar Edi, Sabtu (16/5/2026).

Edi mengatakan persoalan tersebut mengemuka dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) Komisi I DPRD Jabar bersama KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pemilu 2029 dan 2031.

Edi menyebut, perubahan sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi momentum, untuk mengevaluasi kembali sistem representasi politik di Jawa Barat.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih membatasi jumlah anggota DPR RI dari Jawa Barat hanya 91 kursi dan DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 120 kursi. Padahal, kata dia, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini telah mencapai lebih dari 54 juta jiwa.

“Secara ideal anggota DPR RI dari Jawa Barat itu harusnya sekitar 104 kursi, bukan hanya 91,” katanya.

Edi membandingkan kondisi tersebut dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta yang memiliki jumlah kursi legislatif hampir sama, meski jumlah penduduk dan luas wilayahnya jauh lebih kecil dibanding Jawa Barat.

“DKI Jakarta penduduknya sekitar 10 juta, tetapi jumlah anggota DPRD-nya hampir sama dengan Jawa Barat,” ucapnya.

Edi menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap hak representasi masyarakat Jawa Barat di parlemen.

Semakin sedikit jumlah kursi legislatif, kata Edi, maka semakin lemah pula kekuatan politik dan kontribusi daerah dalam pembangunan nasional.

“Kalau anggota DPR RI lebih banyak, kontribusinya untuk pembangunan daerah tentu bisa lebih kuat,” katanya.

Selain menyoroti jumlah kursi, Edi juga mengkritik pembagian daerah pemilihan (dapil) di Jawa Barat yang dinilai terlalu luas dan tidak efektif.

Edi mencontohkan satu dapil DPRD Provinsi yang mencakup hingga empat kabupaten dengan jarak wilayah yang sangat jauh.