Jumat, 15 Mei 2026

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tetep Abdulatip Soroti Kinerja BUMD

Tetep Abdulatip, menyoroti kinerja BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih belum optimal

Tayang:
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/Napisah
TETEP ABDULATIP - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 
Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah
  • Salah satu yang menjadi sorotan adalah Bank BJB, yang menurutnya mengalami fluktuasi kinerja dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan Wartawan Tribunjabara.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNGAnggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Bank BJB, yang menurutnya mengalami fluktuasi kinerja dalam beberapa tahun terakhir.

“Dividen Bank BJB tidak mencapai target yang diharapkan pemerintah daerah,” ujar Tetep, Kamis (14/5/2026).

Tetep  menyebutkan, meski BJB tetap mencatat keuntungan, sebagian laba harus dialokasikan untuk cadangan kerugian kredit bermasalah sehingga mengurangi kontribusi dividen ke daerah.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD masih membutuhkan perbaikan serius dari sisi tata kelola dan manajemen risiko.

Tetep juga menyinggung bahwa hanya sebagian kecil BUMD yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, sementara sebagian lainnya masih belum optimal.

Tetep menegaskan, wacana pembentukan holding BUMD tetap bisa didukung sepanjang bertujuan untuk perbaikan, namun harus disertai kajian menyeluruh dan kehati-hatian tinggi.

“Saya mendukung kalau tujuannya perbaikan. Tapi harus dihitung dampak positif dan negatifnya secara cermat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan restrukturisasi tidak justru menimbulkan beban baru, baik dari sisi keuangan maupun operasional BUMD ke depan.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved