DPRD Jabar Pastikan Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Syariat dan Standar Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy memastikan pemerintah bersama DPRD Jawa Barat terus memperketat pengawasan proses penyembelihan hewan kurban agar sesuai syariat Islam dan memenuhi standar kesehatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah
• Arief mengatakan, ada tiga langkah konkret yang saat ini dilakukan pemerintah bersama DPRD Jabar untuk memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai aturan.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy memastikan pemerintah bersama DPRD Jawa Barat terus memperketat pengawasan proses penyembelihan hewan kurban agar sesuai syariat Islam dan memenuhi standar kesehatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Arief mengatakan, ada tiga langkah konkret yang saat ini dilakukan pemerintah bersama DPRD Jabar untuk memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai aturan.

“Pertama pemeriksaan ante mortem dan post mortem, kami memastikan petugas medis turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih,” kata Arief, Kamis (14/5/2026).

Selain pemeriksaan kesehatan, DPRD Jabar juga menekankan penerapan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan saat proses penyembelihan berlangsung.

“Kami menekankan hewan kurban tidak boleh stres saat akan disembelih. Penggunaan alat bantu seperti pisau yang sangat tajam adalah standar yang tidak bisa ditawar,” ucapnya.

Menurutnya, aspek syariat juga menjadi perhatian utama agar proses penyembelihan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga menjamin kualitas daging yang aman dikonsumsi masyarakat.

“Ketiga tentu sertifikasi halal. Proses sembelih harus benar secara syariat agar kualitas dagingnya pun terjamin secara kesehatan,” katanya.

Tak hanya fokus pada proses penyembelihan, Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti penanganan limbah hewan kurban agar tidak mencemari lingkungan.

Arief menyebut, pihaknya mendorong pemerintah daerah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan limbah kurban selama Idul Adha.

“Tentu ini menjadi concern kami. Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan SOP khusus penanganan limbah kurban,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai karena dapat memicu pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap.

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai dan kami mendorong pembuatan lubang penampungan limbah seperti septic tank sementara agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan bau berlebih,” katanya.