Anggota DPRD Jabar Tetep Abdulatip Ungkap Sejumlah Strategi untuk Hidupkan BIJB Kertajati

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mengungkapkan, sejumlah strategi untuk menghidupkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Di antaranya, skema blocking seat untuk memaksimalkan keuntungan dan meramaikan BIJB Kertajati dalam jangka sekian tahun sesuai besaran enyertaan modal daerah yang telah disepakati bersama Pemprov Jabar senilai Rp 100 miliar.

"Jadi, blocking seat itu intinya ada sejumlah seat minimal agar bisa terbang dari BIJB Kertajati kemudian dijual kalau maksimal bisa menguntungkan tetapi kalau tidak juga paling bisa meramaikan," kata Tetep Abdulatip kepada Tribunjabar.id, Sabtu (8/11/2025).

Ia mengatakan, pengembangan BIJB Kertajati menjadi bengkel pesawat juga termasuk salah satu strategi untuk menghidupkan bandara yang berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, tersebut.

Selain itu, mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk merealisasikan kesepakatan yang sudah dibuat mengenai penerbangan umrah bagi warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat dari BIJB Kertajati.

Pasalnya, potensi penerbangan umrah cukup besar, dan diyakini bakal menghidupkan dan menambah rute penerbangan internasional reguler di BIJB Kertajati selain tujuan Singapura yang beroperasi dua kali dalam sepekan.

"BIJB Kertajati juga dalam dua tahun terakhir digunakan untuk penerbangan haji, dan ini membuktikan secara teknis sangat memadai untuk membuka penerbangan umrah yang beroperasi reguler, bukan carteran," ujar Tetep Abdulatip.

Ia menyampaikan, strategi lainnya yang memungkinkan ialah meningkatkan sinergitas dengan Angkasa Pura yang merupakan salah satu pemegang saham BIJB Kertajati, hingga berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Pihaknya mengakui, komunikasi dengan jajaran Kemenhub RI sangat dibutuhkan agar ikut mendorong maskapai penerbangan domestik maupun internasional untuk membuka rute dari dan menuju BIJB Kertajati.

Bahkan, termasuk permasalahan yang terkait Bandara Husein Sastranegara apabila dijadikan sebagai bandara militer, sehingga seluruh penerbangan komersil baik domestik maupun internasional dipindahkan melalui BIJB Kertajati.

"Permasalahan mengenai BIJB Kertajati itu menyangkut Angkasa Pura sebagai salah satu pihak pemegang saham, dan berkaitan juga dengan posisi Bandara Husein Sastranegara hingga Bandara Halim Perdana Kusuma," kata Tetep Abdulatip.