Komisi V DPRD Jabar Soroti Pemerataan Tenaga Pendidik di Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Distribusi tenaga pendidik di Jawa Barat dinilai belum merata dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

Hal itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung saat kunjungan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester II Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Majalengka, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Yomanius menyoroti persoalan distribusi tenaga pendidik yang dinilai masih belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan bidang keahliannya di wilayah Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Majalengka. 

Menurutnya, kurang meratanya tenaga pendidik berdampak besar pada upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, terpenuhinya tenaga pendidik menjadi kunci penting untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas unggul.

“Kami melakukan evaluasi terhadap sejumlah program, terutama terkait pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, maupun rehabilitasi, serta berbagai aspek pendukung lainnya yang berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan,” ujar Yomanius, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dari kunjungan ini, kata Yomanius, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Jawa Barat.

"Kami berfokus untuk menyisir berbagai persoalan pendidikan di lapangan. Dan tentunya akan ada solusi dari pihak yang berkaitan secara langsung dalam hal ini dinas," ucapnya. 

Selain itu, tutur Yomanius, ketersediaan tenaga pendidik sudah menjadi persoalan sejak lama khususnya di Jawa Barat, terlebih diwilayah pedalaman. Tentu salah satu kendala utamanya adalah akses dan pada umumnya masalah kesejahteraan. 

“Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketersediaan guru yang belum linear dengan mata pelajaran yang diampu. Sebab, selain memfasilitasi kemudahan akses pendidikan, kami juga berkomitmen memastikan kualitasnya sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan,” ucapnya.