Sebut Penurunan TKD Ibarat Pil Pahit yang Harus Ditelan, Tetep Abdulatip: Semoga menjadi Obat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, menyebut penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 ibarat pil pahit yang harus ditelan.

Pasalnya, TKD dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menurun hampir Rp 2,5 triliun, dan baru diketahui setelah jajaran eksekutif menyampaikan KUAPPAS ke DPRD Provinsi Jawa Barat.

Karenanya, menurut dia, KUAPPAS tersebut harus dibahas ulang untuk menyesuaikan anggaran belanja dari semula yang disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat Rp 31 triliun menjadi Rp 28,4 triliun.

"Menggeser anggaran belanja Rp 2,5 triliun itu tidak sederhana, karena ada kebijakan-kebijakan yang kurang populis juga harus dilakukan," ujar Tetep Abdulatip kepada Tribunjabar.id, Sabtu (8/11/2025).

Misalnya, anggaran hibah bansos yang pada akhirnya ditidakadakan termasuk untuk bantuan sarana keagamaan, pesantren, dan lainnya meski sebenarnya Jawa Barat telah memiliki Perda Pesantren.

Namun, pihaknya mengakui fasilitasi pesantren dari aspek pemberdayaan dan dakwah di lingkungan pesantren 2026 tidak bisa diberikan secara maksimal, termasuk bantuan ke ormas-ormas keagamaan.

"Beberapa mungkin dapat, tetapi ormas di Jabar, kan, banyak, yang seharusnya bisa diakomodir akhirnya tidak bisa, karena anggarannya dikurangi, bahkan untuk sarana keagamaan madrasah diniyah, pesantren dan lainnya benar-benar ditiadakan" kata Tetep Abdulatip.

Ia mengatakan, bantuan keuangan dari Pemprov Jabar untuk kota dan kabupaten hingga desa-desa di Jawa Barat juga harus dikurangi akibat dampak dari menurunnya TKD Jawa Barat pada tahun depan.

Padahal, dalam situasi sekarang jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat sangat membutuhkan perhatian, tetapi pemerintah provinsi tidak bisa memberikannya secara maksimal, karena penurunan TKD yang hampir mencapai Rp 2,5 triliun.

Tetep mengakui, tidak menutup kemungkinan dampak penurunan TKD Jawa Barat bakal dirasakan di berbagai sektor dari mulai ekonomi, pendidikan, dan lainnya, karena nominalnya pun tergolong cukup besar.

Bahkan, diperkirakan program-program pemberdayaan masyarakat juga bakal kurang optimal, termasuk rapat-rapat di lingkungan kesekretariatan DPRD hingga OPD Pemprov Jabar juga kini hanya menyediakan air minum akibat efisiensi anggaran.

"Efisiensi ini diterapkan di semua lini pemerintahan maupun DPRD, bahkan kalau rapat enggak ada snack, hanya menyediakan minum, dan ini ibarat pil pahit yang harus ditelan, tetapi semoga menjadi obat yang menyehatkan," ujar Tetep Abdulatip.