Teten Abdulatip Soroti Soal Kendala Pengembangan BIJB Kertajati Jadi Bengkel Pesawat

Tetep Abdulatip, mengakui, terdapat sejumlah kendala dalam rencana pengembangan bandara BIJB Kertajati

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Siti Fatimah
Dok Fraksi PKS DPRD Jabar
TETEP ABDULATIP - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mengakui, terdapat sejumlah kendala dalam rencana pengembangan bandara BIJB Kertajati menjadi bengkel pesawat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah menyiapkan rencana untuk mengembangkan Bandara Internasinal Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi pusat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair and Overhaul/MRO).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mengakui, terdapat sejumlah kendala dalam rencana pengembangan bandara yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, itu, menjadi bengkel pesawat.

Di antaranya, pembangunan jalur dari landasan menuju areal perawatan pesawat yang diperkirakan membutuhkan biaya cukup tinggi, yakni mencapai Rp 20 miliar - 30 miliar, karena saat ini jalur tersebut belum tersedia.

"Jalur ini harus dibangun dulu sebelum menjadikan BIJB Kertajati sebagai bengkel pesawat, tetapi dari segi potensinya rencana pengembangan ini cukup menguntungkan," kata Tetep Abdulatip kepada Tribunjabar.id, Sabtu (8/11/2025).

Ia mengatakan, kendala lainnya ialah perihal BIJB Kertajati yang hingga kini masih meninggalkan utang yang cukup besar, salah satunya ke sindikasi bank syariah yang sudah jatuh tempo untuk segera dilunasi.

Namun, pihaknya mengakui, pemerintah tidak boleh berdiam diri membiarkan BIJB Kertajati mati begitu saja, sehingga harus berupaya maksimal untuk menghidupkannya meski kendala yang dihadapi tergolong tidak mudah.

Selain itu, permasalahan mengenai BIJB Kertajati juga menyangkut Angkasa Pura sebagai salah satu pihak pemegang saham, dan berkaitan juga dengan posisi Bandara Husein Sastranegara hingga Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Kami di Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat juga sangat menginginkan agar BIJB Kertajati ini tetap dipertahankan meski tidak bisa sendiri untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut," ujar Tetep Abdulatip.

Tetep menyampaikan, belum lama ini BIJB Kertajati yang berstatus BUMD Jawa Barat tersebut juga meminta penyertaan modal daerah senilai Rp 150 miliar, tetapi setelah dibahas secara lebih lanjut akhirnya disepakati sebesar Rp 100 miliar.

Ia mengingatkan, penyertaan modal daerah itu untuk menjalankan aktivitas BIJB Kertajati, khususnya terkait menambah rute penerbangan domestik ke berbagai daerah di Indonesia maupun penerbangan internasional.

Pihaknya menekankan, penyertaan modal tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utang BIJB Kertajati, karena dikhawatirkan tidak ada lagi kegiatan selanjutnya akibat anggarannya untuk melunasi utang yang nilainya cukup besar.

"Sebenarnya, penyertaan modal ini boleh saja digunakan sebagian untuk membayar utang, tetapi sebagian besarnya harus untuk operasional agar ada banyak penerbangan di BIJB Kertajati," kata Tetep Abdulatip.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved