Nilai Skema 20 Persen untuk Ojol Lebih Realistis dan Menjamin Stabilitas, Ini Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wacana penurunan potongan komisi oleh aplikator ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen masih memicu pro kontra dikalangan komunitas ojek online.

Sejumlah komunitas ada yang memilih skema 20 persen karena dianggap lebih realistis, namun ada juga beberapa komunitas ojol justru menilai skema tersebut tidak tepat.

Mereka tidak sepakat dengan opini yg beredar selama ini yaitu komisi harus turun dari 20 persen menjadi 10%. 

Namun di Kota Bandung, suara yang muncul justru berbeda. 

Alih-alih menyambut baik wacana tersebut, sejumlah komunitas pengemudi ojek online justru menyatakan penolakan.

Baca juga: Pemerintah Berencana Naikkan Tarif Ojol 15 Persen, tapi Willingness to Pay Konsumen Cuma 5 Persen

Empat komunitas pengemudi online dari Bandung, yaitu JARAMBAH, KOLONG Tegalluar, SGC 06, dan TRANSFORMERS menilai  bahwa skema komisi 20 persen yang selama ini diterapkan masih realistis, adil, dan memberikan banyak manfaat bagi para mitra pengemudi. 

Bahkan komunitas ini  menyampaikan pernyataan sikap bersama yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan.

Dalam pernyataan itu, mereka meminta agar rencana perubahan kebijakan komisi tidak dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa melibatkan suara dari driver aktif yang masih setiap hari bekerja di jalanan. 

"Potongan komisi sebesar 20 persen selama ini bukan menjadi hambatan bagi mitra pengemudi untuk menjalani profesinya. Selain itu, skema ini juga  telah membentuk sistem kerja yang lebih manusiawi dan terlindungi," kata Ananta Sagita, Ketua Komunitas JARAMBAH dalam keterangan resminya.

Menurutnya, potongan 20 persen bagi ojol bukan sekadar pengurangan penghasilan, tapi bagian dari sistem yang memberi mereka rasa aman saat bekerja.

"Kami mendapat akses ke asuransi kecelakaan, layanan bantuan darurat, program diskon kebutuhan harian lewat GrabBenefits, serta dukungan dari satgas aplikator yang selalu siaga jika ada masalah,” ujar Ananta Sagita. 

Ia menambahkan, jika komisi diturunkan menjadi 10 persen namun berdampak pada berkurangnya layanan, insentif, dan fasilitas, maka hal itu justru akan merugikan para driver aktif. 

“Justru yang kami khawatirkan adalah efek domino dari kebijakan tersebut. Jika perusahaan kehilangan kemampuan finansial untuk memberi layanan yang kami butuhkan, lalu kami kehilangan dukungan di lapangan, siapa yang akan menanggung risiko kami saat terjadi kecelakaan atau saat ada keluhan pelanggan?” tambahnya. 

Baca juga: Koalisi Ojol Nasional Desak Pemerintah Hentikan Politisasi Driver

Dukungan terhadap skema 20 persen juga disuarakan oleh Andre Mulia, Ketua Komunitas KOLONG Tegalluar.

Ia menyebut bahwa selama ini, potongan komisi tersebut bukan hanya kembali dalam bentuk layanan, tapi juga program pemberdayaan komunitas yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi di Bandung.