Kuwu Ditegur Bupati Tiga Kali Cuek, Camat Ungkap Masalah Serius di Desa Hulubanteng Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Camat Pabuaran, Dedi Supardi, merespons kisruh yang terjadi di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 

Menurut Dedi, pihak kecamatan sudah melakukan pembinaan setelah Bupati Cirebon melayangkan tiga kali teguran kepada kuwu setempat, namun hingga kini belum ada tindak lanjut berarti dari pemerintah desa.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Hulubanteng menggeruduk kantor balai desa, Rabu (16/7/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga atas janji-janji kepala desa yang dianggap tidak ditepati, mulai dari persoalan bantuan, pembangunan, hingga dugaan pungli program PTSL.

Dedi menegaskan, pihak kecamatan telah melakukan berbagai pembinaan, namun koordinasi antara kuwu dan perangkatnya dinilai lemah.

Ia menyoroti lemahnya sistem pelayanan dan manajemen informasi di tingkat desa.

Menurut Dedi, demo kemarin sebenarnya bukan demo yang pertama.

Baca juga: Warga Hulubanteng Cirebon Tuntut Kuwu Diberhentikan, Banyak Masalah Selama Memimpin

"Ini tentang kesigapan seorang kuwu.  Kalau kuwu-nya tegas, insya Allah tidak berlanjut,” ujar Dedi saat ditemui di sela mediasi dengan warga, Rabu (16/7/2025). 

Dedi juga mengakui adanya kelemahan komunikasi antara perangkat desa dan kepala desa dalam menyampaikan kegiatan pelayanan, yang membuat publik merasa tidak dilayani dengan baik.

Dedi menegaskan bahwa perangkat itu tugas pokok dan fungsinya membantu warga.

"Tapi kalau tidak ada informasi jelas, seperti saat perangkat ada di rumah sakit membantu warga tapi tidak dilaporkan, maka masyarakat tidak tahu dan akhirnya timbul kekecewaan,” ucapnya.

Dedi membenarkan adanya sejumlah temuan dalam audit tahun 2023 tentang pengelolaan desa.

Ia menyebut penggunaan dana tidak sesuai RPJMDes bisa menjadi masalah serius karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

“Benar, ada temuan dari hasil audit. Jadi walaupun tidak makan uang, kalau kegiatan tidak sesuai RPJMDes, itu tetap jadi temuan."