Dugaan Tiket Wisata Palsu di Pangandaran, Anggota DPRD: Kemungkinan Keterlibatan Orang Dalam

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kasus tiket wisata palsu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, terus menjadi sorotan serius sejumlah pejabat publik.

Satu pejabat menduga, kasus tiket palsu ini melibatkan lebih dari satu oknum petugas. Hal ini disampaikan Otang Tarlian anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

"Adanya tiket palsu ini, saya menduga tidak mungkin tidak ada keterlibatan orang dalam . Karena ini sudah pakai server," ujar Otang berbincang bincang dengan Tribun Jabar di Parigi, Sabtu (12/7/2025) pagi.

Sekarang, tiket masuk objek wisata yang ada di pintu bentuknya seperti struk belanja yang biasa didapatkan di minimarket. 

"Nah, yang membuat struk belanja ini kan mesin dan alatnya gampang ditiru. Kalau laporannya itu berbentuk aplikasi," katanya.

Artinya, dengan temuan hal ini pihaknya mendorong kepolisian agar lebih dalam menyelediki kasus tiket palsu tersebut. 

"Jelas, pemerintah daerah juga harus membuat laporan Polisi, bukan hanya hasil temuan polisi saja. Mau inspektorat atau Bupati itu sendiri yang melaporkannya," ucap Otang.

Karena, menurut Otang, kejadian ini bukan masalah perseorangan melainkan kebocoran retribusi wisata yang dikelola Pemda."Jadi, laporan itu harus atas nama pemerintah daerah," ujarnya.

Otang menegaskan, Pemda Kabupaten Pangandaran harus mendorong pihak kepolisian dengan membuat laporan polisi (LP).

"Supaya, terang benderang, siapa saja yang terlibat atas dugaan tersebut. Sehingga kepolisian bisa mengupas tuntas sampai ke akar akarnya," katanya.

Karena hal ini juga sejalan dengan bagaimana visi Pemda meningkatkan potensi pendapatan dalam kondisi fiskal kurang baik.

Untuk meningkatkan potensi pendapatan itu, tentu salah di antaranya dengan mengantisipasi kebocoran retribusi wisata. Terutama dari tiket masuk objek wisata.

"Kejadian temuan dugaan tiket palsu ini, bisa menjadi satu pintu gerbang untuk membenahi semuanya. Setidaknya, memperbaiki sistem penerimaan pendapatan dari retribusi wisata," ucap Otang.