Ketua PSAK Tak Setuju Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Soal Penerima Bansos Wajib Vasektomi

Laporan Wartawan TribunJabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID , BANDUNG - Ketua Umum Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK - Indonesia) Drs H. Cucu Sutara, MM,  tak setuju  rencana  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kang Dedi Mulyadi  (KDM)  merencanakan penerima bansos wajib ikut program vasektomi. 
Alasan Cucu menolak karena  bantuan bagi penduduk miskin adalah hak yang tidak seharusnya dikaitkan dengan tindakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi. 

Menurut Cucu, hak untuk melakukan vaksetomi adalah pilihan individu sehingga tidak boleh diintervensi.

Meskipun demikian  pihakya menghargai ajakan KDM pada kaum pria untuk berpartisipasi program Keluarga Berencana sebagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender.

"Jika dimaknai secara lebih menyeluruh, ajakan KDM dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan isteri," ujar Cucu. 

Baca juga: Dikritik dan Diharamkan MUI, Pemkot Bandung Tak Akan Gegabah Terapkan Vasektomi Bagi Penerima Bansos

Cucu, meminta pertimbangan Gubernur karena setiap intervensi kependudukan termasuk vasektomi, harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi dan pilihan individu. 
Artinya pelaksanaannya di lapangan, termasuk pada penduduk dibawah garis kemiskinan harus senantiasa diawali dengan upaya edukasi serta mengikuti standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan  Indonesia (PSAK Indonesia) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai kunci kemajuan.

"Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelatihan keterampilan yang relevan harus menjadi prioritas untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif," ujar Cucu.

Hal lain yang menurut Cucu tidak kalah penting, saatnya  bagi Pemerintah Provinsi Jabar  untuk memperhatikan kualitas hidup Lansia.

Dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah penduduk Lansia akan semakin besar sehingga pengembangan program untuk menjamin kesejahteraan mereka, harus segera dimulai. Ini termasuk akses kesehatan, dukungan sosial, dan jaminan hidup layak di usia tua. 

Baca juga: Anggota DPR Sebut Dedi Mulyadi Kalap soal Vasektomi Penerima Bansos gara-gara Beban Angka Kemiskinan

"Kami berharap  bantuan sosial bagi penduduk di bawah garis kemiskinan, tetap dapat mendorong persepsi positif masyarakat terhadap Keluarga Berencana. Bantuan bagi penduduk miskin adalah hak yang tidak seharusnya dikaitkan dengan tindakan pengendalian kelahiran seperti misalnya vasektomi," ujar Cucu.  

Pada prinsipnya, lanjut Cucu, Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK - Indonesia) mendukung berbagai upaya Pemerintah  Provinsi Jawa Barat untuk menjaga laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat yang sangat besar (kurang lebih 50 juta penduduk) melalui pengendalian tingkat kelahiran yang seimbang. 

Hal ini memang perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. 

"Kami mendorong perencanaan keluarga yang bijak agar jumlah penduduk tumbuh sesuai dengan daya dukung daerah," tegas Cucu. 
 
Cucu juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mewaspadai adanya perubahan pandangan di kalangan generasi muda terhadap lembaga perkawinan dimana hal ini akan berdampak pada  keseimbangan jumlah penduduk. 

Meningkatnya kecenderungan generasi muda untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak perlu mulai dicermati. Fenomena ini akan berdampak pada struktur demografi. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI