Pendidikan Militer Pelajar Ala Dedi Mulyadi Dikritik, Amnesty International: Harus Lebih Kreatif

TRIBUNJABAR.ID -  Dedi Mulyadi bakal menerapkan pendidikan militer bagi pelajar SMA dan sederajat bermasalah di Jabar. Dan kebijakan  ini mendapatkan reaksi keras dari beberapa kalangan. 

Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan ini untuk mendidik pelajar-pelajar bermasalah, seperti yang suka tawuran atau yang terlibat geng motor. 

Menurut Dedi Mulyadi, selama ini kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. 
Melalui pendidikan militer ini, Dedi berharap siswa-siswi yang bermasalah dapat terselesaikan.

"Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai," ujar Dedi, Senin (28/4/2025). 

Dedi mengaku sudah berkoordinasi dengan para bupati wali kota untuk merealisasikan program ini agar siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah dapat ditempa oleh TNI. 

Nantinya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan terkena wajib militer.

Adapun teknisnya, kata dia, siswa-siswi yang terlibat tawuran akan dipanggil orang tuanya dan diminta agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer.

Baca juga: Heboh Dijuluki Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Pernah Dikritik PDIP hingga Disamakan dengan Gibran

"Nanti ada anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, masih sanggup mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer," katanya.

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang menyiapkan program pendidikan militer. 

"Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan, di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan,"

"Nanti sekolah formalnya tetap, mereka berafiliasi pada SMA mana. Tapi kelasnya khusus," ucapnya.

Diriktik Keras  

Namun, kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini mendapat kritik keras. 

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan Dedi yang dianggap tak sejalan dengan prinsip pendidikan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini kritik terhadap Dedi mengenai kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar: