Jumlah Korban Dokter Cabul di Garut Bertambah jadi 9 Orang, Kementerian HAM Dorong LPSK Lindungi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) terus memantau perkembangan kasus M Syafril Firdaus, oknum dokter kandungan cabul di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pemantauan itu dilakukan salah satunya dengan memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah.

"Yang viral hanya satu, tapi setelah dibuka hotline korban sekarang ada sembilan orang yang sudah melapor," ujar Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail kepada Tribunjabar.id saat berkunjung ke Garut, Rabu (30/4/2025).

Ia turut mendorong agar para korban memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pihaknya pun menyatakan akan segera mengeluarkan rekomendasi kepada berbagai instansi terkait, menyusul mencuatnya kasus dokter kandungan di Garut serta kasus dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

"Saat ini yang mampu kita lakukan adalah memastikan perlindungan untuk para korban, bagaimana hak-hak mereka terpenuhi," ungkapnya.

Baca juga: Dokter Residen Priguna Menangis di Depan Kakanwil Kementerian HAM Jabar Saat Sampaikan Hal Ini

Hasbullah menjelaskan sejumlah korban kini menghadapi masalah baru usai kasus dokter kandungan itu mencuat ke publik.

Hubungan korban dengan suami mereka diketahui tidak harmonis.

"(keluhan mereka) keluarga jadi bermasalah, suami istri karena suami keberatan," ungkapnya.

Sang dokter dijerat dengan Pasal 6 B dan C dan atau Pasal Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Hukuman Lebih Berat Jika Banyak Korban

M Syafril Firdaus atau MSF dokter kandungan tersangka kasus asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut kini harus menanggung akibatnya. 

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia saat ini tengah dibayang-bayangi hukuman belasan tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol.Hendra Rochmawan mengatakan sang dokter dijerat dengan Pasal 6 B dan C dan atau Pasal Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta," ujarnya kepada wartawan saat jumpa pers kasus tersebut di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025).

Ia menuturkan, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat jika semakin banyak korban yang bersedia melapor secara resmi. 

Menurutnya, laporan formil dari para korban sangat dibutuhkan agar pihaknya dapat menjerat sang dengan hukuman yang maksimal.

"Maka kami membuka layanan aduan, keamanan dan identitas pelapor akan kami jamin rahasianya," ungkapnya.

Kapolres Garut AKBP Fajar M Gemilang mengatakan bahwa hingga saat ini baru ada satu korban yang resmi melapor.

Korban merupakan seorang wanita berusia 24 tahun berinisial AED 

Ia mengungkapkan bahwa awalnya korban datang ke klinik tempat tersangka bekerja untuk berkonsultasi. Setelah itu, tersangka memberikan resep obat dan membuat jadwal suntik vaksin gonore.

Tiga hari berselang, tersangka mendatangi rumah orang tua korban dengan menggunakan jasa ojek online untuk melakukan penyuntikan vaksin.

Usai vaksinasi, tersangka meminta korban mengantarnya ke tempat indekos miliknya.

"Saat sampai korban menyerahkan uang pembayaran vaksin kemudian di tolak oleh tersangka, tersangka meminta korban menyerahkannya di dalam kos,"

"Keduanya kemudian masuk, tersangka lalu mengunci kamar kos dan melakukan perbuatannya dengan mendorong korban ke kasur," jelasnya.

Beruntung, korban berhasil melakukan perlawanan dan melarikan diri dari kamar kos.

Setelah insiden itu, korban segera melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi.

Terkait dengan rekaman CCTV viral yang memperlihatkan MSF di ruang kerjanya, AKBP Fajar F Gemilang menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

"Korban yang ada di dalam video tersebut sudah kami ketahui, identitasnya. Kami sudah dorong untuk melapor tapi korban menyampaikan akan berkonsultasi dulu dengan keluarganya," ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menghormati keputusan korban dalam video tersebut, apakah akan melapor atau tidak.

"Korban akan menjadi permasalahan pribadinya jika dibawa ke publik, kami menyadari itu sehingga kami tidak serta merta membawa korban ke ranah proses penyidikan," ungkapnya.(*)

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari 

(*)

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari