Daftar 8 Gebrakan Dedi Mulyadi, Kebijakannya Ada yang Sampai Tuai Kritikan dari Ormas hingga Menteri

Berikut inilah daftar 8 gebrakan atau kebijakan Dedi Mulyadi sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, beberapa kebijakannya ada yang tuai kritikan

Penulis: Hilda Rubiah | Editor: Hilda Rubiah
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
KEBIJAKAN DEDI MULYADI: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pidato di hadapan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat saat Halalbihalal Idul Fitri 1446 H di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). - Inilah daftar 8 gebrakan atau kebijakan Dedi Mulyadi sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, beberapa kebijakannya ada yang tuai kritikan dari ormas hingga menteri 

Selain dampak lingkungan, Gubernur Jabar itu juga mendapati tempat wisata yang dikelola BUMD itu melanggar aturan.

Tanpa basa-basi, Dedi Mulyadi langsung menindak tegas hingga melakukan pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy tersebut.

Padahal tempat wisata tersebut pun telalui melalui proses perizinan panjang yang resmi dari pihak pemerintah terkait.

Sontak aksi pembongkaran yang dilakukan Dedi Mulyadi itu membuat heboh publik hingga menyita berbagai pihak.

Aksi Dedi Mulyadi tersebut sempat dikritik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, pengacara Toni RM hingga pengamat.

3. Uang Kompensasi

Saat momen Lebaran 2025, Dedi Mulyadi menertibakan angkutan umum yang dinilai bisa memburuk kemacetan di musim mudik.

Untuk penertiban tersebut, Dedi pun berkompromi dengan para sopir angkutan umum di Puncak Bogor hingga delman di Garut agar tidak beroperasi saat mudik Lebaran berlangsung. 

Lantas, Dedi Mulyadi membuat gebrakan memberikan uang kompensasi kepada para sopir angkutan umum tersebut.

Uang kompensasi tersebut untuk mengganti para sopir atau penarik delman selama tidak beroperasi saat musim mudik lebaran.

Namun, ternyata uang kompensasi yang diberikan Dedi Mulyadi tersebut sempat menuai konflik.

Sejumlah uang kompensasi untuk sopir angkot di Puncak Bogor sempat disunat oknum.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tawarkan Solusi Ini untuk Warga Sukahaji Bandung, Tak Ikut Campur Masalah Perdata

4. Satgas Antipremanisme

Masih pada waktu yang sama, di musim Lebaran 2025 maraknya sejumlah oknum preman meminta THR.

Sejumlah oknum tersebut ada yang mengaku dari LSM hingga ormas tertentu yang meminta THR ke pengusaha hingga warga.

Maraknya kasus tersebut membuat Dedi Mulyadi akhirnya membuat kebijakan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved