Bawaslu 17 Tahun Kawal Pemilu, Pengawasan Efektif Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih

TRIBUNJABAR.ID,BEKASI- Raihan suara 55 persen di Pilkada Kota Bekasi mencatatkan hasil menggembirakan. Angka ini bukan hanya mencerminkan dukungan terhadap calon tertentu, namun juga keberhasilan sistem pemilu yang berjalan lancar, berkat pengawasan yang efektif dari Bawaslu Kota Bekasi.

Hasil 55 persen suara bagi pasangan calon pemenang di Pilkada Kota Bekasi menunjukkan konsolidasi demokrasi yang positif. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin cerdas dalam memilih, berdasarkan program yang ditawarkan oleh calon pemimpin mereka, alih-alih faktor identitas atau politik uang.

Namun, hasil ini juga harus menjadi bahan refleksi mengenai tingkat partisipasi pemilih yang masih perlu ditingkatkan pada Pemilu dan Pilkada 2029 mendatang. 

Pemilu yang sukses tidak hanya dilihat dari perolehan suara, namun juga dari sejauh mana pemilu tersebut mencerminkan representasi yang adil bagi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong partisipasi warga di dua belas kecamatan se-Kota Bekasi dalam setiap proses demokrasi, agar suara setiap lapisan masyarakat bisa terdengar.

Baca juga: Peneliti IPRC Sebut Perdebatan Isu Perubahan Regulasi Pilkada Perlu Dikaji Mendalam

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran Pemilu Kota Bekasi adalah peran Bawaslu. 

Salah satu terobosan besar yang dilakukan adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Melalui pelatihan ini, PTPS dilatih untuk menulis laporan hasil pengawasan secara akurat dan terperinci.

Kesamaan persepsi terhadap pemahaman regulasi PTPS di lingkungan TPS, menjadi kunci kehadiran Negara dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. 

Bahkan, peran aktif PTPS mengawasi kerja KPPS dan perangkatnya dalam menyelenggarakan pencoblosan di TPS, merupakan salah satu upaya untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil. 

Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tapi juga memastikan bahwa potensi pelanggaran bisa diminimalisir. Dengan laporan yang berjenjang dan terstruktur, Bawaslu dapat mengambil langkah lebih cepat untuk menangani permasalahan yang ada di lapangan. Efektivitas pengawasan ini juga tercermin dari minimnya laporan pelanggaran besar selama proses pemilu berlangsung.

Teknologi dan Kolaborasi

Bawaslu Kota Bekasi juga memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan. Penggunaan aplikasi dan sistem digital yang lebih canggih memungkinkan pengawasan berjalan lebih cepat dan transparan. Ini juga memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung. 

Dengan begitu, pengawasan pemilu semakin berbasis data, meminimalisir potensi kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat turut memperkuat pengawasan. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas pemilu membantu menciptakan atmosfer demokrasi yang lebih bersih dan akuntabel.

Baca juga: Tahapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya Digelar Seperti Pilkada Serentak 

Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, yakni pertama, melakukan peningkatan partisipasi pemilih. Edukasi politik yang lebih luas dan menyeluruh dapat meningkatkan jumlah pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat marginal.

Kedua, melaksanakan penguatan kapasitas pengawas Pemilu. Program pelatihan bagi PTPS perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar pengawas lebih siap menghadapi dinamika pemilu.

Dan ketiga, menjalankan optimalisasi teknologi dalam pengawasan. Teknologi harus dimanfaatkan lebih maksimal untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan, serta untuk memastikan kecepatan dalam merespons potensi pelanggaran.

Secara keseluruhan, keberhasilan Pilkada Kota Bekasi 2024 tidak hanya terletak pada angka perolehan suara, tapi juga pada bagaimana pemilu itu diawasi dengan cermat dan transparan. 

Dengan kolaborasi yang lebih erat antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat, pemilu di masa depan bisa menjadi lebih bersih, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat dengan lebih baik.

(Jhonny Sitorus, Anggota dan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi)