Ini Hasil Audiensi Guru Honorer dan Komisi V DPRD Jabar, Lakukan Pengawalan Pengangkatan Jadi PPPK 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA, dan SLB Negeri se-Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi, membeberkan, hasil audiesi dengan Komisi V DPRD Jabar.

Audiensi dilaksanakan dalam momen unjuk rasa yang digelar Senin (13/1/2025). 

Yudi mengatakan, terdapat beberapa poin yang disepakati dan akan dikawal bersama Komisi V DPRD Jabar. Sebelumnya ada empat poin yang dihasilkan dari pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar.

Poin-poin itu yang akan dikawal bersama Komisi V DPRD Jabar, selain rencana pembukaan formasi tambahan PPPK di Jabar.

"Hasil audiensi masih tetap mengawal empat komitmen Sekda Jabar dan Komisi V berkomitmen akan mengawal terkait pembukaan formasi PPPK Jabar. Kan Jabar itu tertinggi di Indonesia guru honornya. Sedangkan pembukaan formasinya paling minim," ujar Yudi, Senin.

Selama ini, kata dia, Pemprov Jabar terlalu menjaga postur anggaran. Padahal, untuk belanja pegawai, kata dia, maksimal bisa sampai 30 persen. 

"Jabar masih 24 persen. Kenapa itu yang 6 persen tidak dipakai. Kan, enggak melanggar ke batas maksimum itu," katanya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Guru Honorer Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Jabar, Tuntut Pengangkatan PPPK

Jumlah guru honorer di Jabar, kata dia, termasuk tertinggi di Indonesia. Dari total 27 ribu, hanya dibuka untuk 4 ribu formasi PPPK.

"Sekarang 23 ribu lagi. Kalau dikali setahun anggaran itu hanya merekrut 4 ribu, beberapa tahun lagi," katanya.

Menurutnya, Komisi V DPRD Jabar akan menghitung kemampuan fiskal yang ada. Sebab, pada 2024/2025, kata dia, terdapat selisih 6 persen. 

"Nah 6 persen dari APBD belanja pegawai kan lumayan. Sehingga di tahun 2025 untuk realisasi 2026 itu bisa membuka formasi lebih dari 7.000. Di Komisi V akan mengawal itu," katanya. 

Tolak PPPK Paruh Waktu

Dalam audiensi bersama Komisi V DPRD Jabar, kata dia, dibahas terkait PPPK paruh waktu bagi guru honorer yang tidak lolos PPPK tahap satu dan dua.

Baca juga: Guru Honorer dan Tenaga Pendidik di Jabar Dapat Angin Segar, Ini 4 Poin Hasil Pertemuan dengan Sekda

"Kata BKD itu masuknya ke PPPK paruh waktu. Ketika ditanya juklak juknisnya seperti apa PPPK paruh waktu, mereka belum bisa menjawab," katanya.

Itulah yang menjadi alasan para guru honorer menolak PPPK paruh waktu. Sebab, belum ada penjelasan dari pemerintah.