Pilkada Jabar 2024

Kata Pengamat Setelah Airlangga Hartarto Mundur, Efeknya ke Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Balik Lagi

Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya.

DOK
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai pengunduran diri Ketum Golkar Airlangga Hartarto akan berpengaruh besar terhadap pencalonan beberapa bakal calon kepala daerah yang sebelumnya sudah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Golkar. Salah satunya Pilgub Jakarta dan Pilgub Jabar. Ridwan Kamil bakal balik ke Jabar? 

TRIBUNJABAR.ID – Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari tampuk tertinggi partai beringin tersebut.

Ia mengundurkan diri sejak Sabtu 10 Agustus 2024 malam. Video pengunduran dirinya lalu tersebar pada Minggu 11 Agustus 2024.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai pengunduran diri Ketum Golkar Airlangga Hartarto akan berpengaruh besar terhadap pencalonan beberapa bakal calon kepala daerah yang sebelumnya sudah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Golkar. Salah satunya Pilgub Jakarta dan Pilgub Jabar.

"Dengan mundurnya Airlangga Hartanto sebagai dampak alotnya tensi negosiasi pemilihan calon dalam pilkada. Maka ini bisa menjadi angin segar baru untuk PKS dan PDIP, misalnya untuk Pilkada Jawa Barat mereka dapat berkoalisi untuk menarik kembali nama Ridwan Kamil (RK) untuk berkompetisi di Pilkada Jawa Barat,” kata dia saat dihubungi Tribun, Minggu (11/8).

Baca juga: Peta Bursa Pilkada Jabar 2024: Jusuf Hamka Ikut Jejak Airlangga Hartarto, Siapa Calon dari Golkar?

“Karena proyeksi Airlangga untuk memajukan RK dalam Pilkada Jakarta justru tidak didasarkan pada kalkulasi hasil survei yang menyatakan bahwa peluang RK menang dalam Pilkada Jawa Barat sangatlah potensial," ujarnya.

Sedangkan untuk Pilkada Jakarta, PDIP dapat mengusung duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kabarnya akan dijegal oleh koalisi besar KIM Plus. Adapun landasannya, dia berharap pilkada menciptakan dinamika demokrasi yang sehat, agar hal tersebut bisa terwujud maka harus ada kanal bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik yang berbeda dari kekuasaan.

"Kalau semua parpol berkerumun dalam satu koalisi yang sama, maka kanal tersebut akan hilang sehingga dapat mencederai salah satu fungsi penting partai politik lainnya, yaitu menciptakan stabilitas politik,” kata dia.

“Jadi, dalam kajian ilmu politik disebutkan bahwa salah satu fungsi parpol adalah menciptakan stabilitas politik. Stabilitas ini diciptakan secara simultan melalui interaksi antara parpol yang tengah berkuasa dan tidak berkuasa," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Airlangga Mundur, Bisa Berpengaruh pada Nasib Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta atau Jabar

Parpol yang tengah berkuasa, kata Kristian, harus konsisten menjalankan program-program yang sudah mereka kampanyekan untuk memenangkan pemilu. Sedangkan parpol yang kalah dalam pemilu menjadi oposisi yang sehat dengan cara secara konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat yang berbeda dengan parpol berkuasa dalam bentuk alternatif kebijakan.

"Demokrasi harus menyediakan opsi-opsi bagi masyarakat agar bisa menentukan pilihannya secara independen sesuai dengan aspirasi politiknya," ucap Kristian.

Terkait sosok pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar, Kristian menyebut yang berpotensi besar sebagai pengganti Airlangga adalah pendukung Joko Widodo (Jokowi) garis keras, yaitu Bahlil Lahadia. Ia kemungkinan bisa mengalahkan kandidat kuat lainnya yakni Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasimita.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai pengunduran diri Ketum Golkar tidak akan berpengaruh terhadap calon-calon yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Golkar. Namun dimungkinkan, kata Ujang, ada pergeseran-pergeseran atau perubahan nama bagi daerah yang belum keluar rekomendasi.

Baca juga: Pendamping Ridwan Kamil Berinisial S, Pengamat Sebut Akal-akalan Golkar: Aslinya Kaesang Pangarep

"Tapi, kalau sudah ada nama yang keluar direkomendasikan dari Golkar ya itu sudah berjalan. Secara umum, Golkar sudah ada mekanisme sendiri, sudah mempunyai sistemnya sendiri. Setiap lima tahun, Golkar biasa meramu Pilkada maka berkaitan Pilkada sudah berjalan ada mekanismenya,” kata dia saat dihubungi, Minggu (11/8).

“Ketum kan hanya sebagai pengambil kebijakan saja. Konteks operasional kan dijalankan waketum bidang pemenangan pemilu. Jadi, saya lihat tak terlalu banyak dampak pada Pilkada 2024 yang sudah berjalan tinggal beberapa minggu lagi ke tahap pendaftaran," katanya.

Begitupun dalam konstelasi di Pilgub Jabar, pencalonan Dedi Mulyadi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Airlangga sebagai Ketum waktu itu, tidak mungkin diganti. Dedi Mulyadi sudah disepakati bakal diusung oleh Gerindra dan Golkar dan parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved