Pengamat: Airlangga Mundur, Bisa Berpengaruh pada Nasib Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta atau Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono mengatakan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar berpotensi mengubah pola pengusungan bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Terutama, katanya, hal ini akan berdampak pada pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jabar, juga penguatan langkah politik dari partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, seperti PDIP dan PKS.

"Mundurnya Airlangga Hartanto sebagai dampak alotnya tensi negosiasi pemilihan calon dalam Pilkada, dan kemungkinan akan digantikan oleh pendukung Joko Widodo garis keras, yaitu Bahlil Lahadia. Maka ini bisa menjadi angin segar baru untuk PKS dan PDIP," katanya saat dihubungi, Minggu (11/8/2024).

Misalnya untuk Pilkada Jawa Barat, katanya, PDIP dan PKS dapat berkoalisi untuk menarik kembali nama Ridwan Kamil untuk berkompetisi di Pilkada Jawa Barat.

"Proyeksi Airlangga untuk memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta justru tidak didasarkan pada kalkulasi hasil survei yang menyatakan bahwa peluang Ridwan Kamil menang dalam Pilkada Jawa Barat sangatlah potensial," katanya.

Sedangkan untuk Pilkada Jakarta, PDIP dan PKS dapat mengusung duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kabarnya akan dijegal oleh koalisi besar KIM Plus yang selama ini dimotori Airlangga secara aktif.

Baca juga: Golkar Cimahi Komentari Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Ketum Partai Golkar: Masih Tiarap

Adapun landasannya, dia berharap hal seperti ini tidak lain dikarenakan untuk menciptakan dinamika demokrasi yang sehat. Karena harus ada kanal bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik yang berbeda dari kekuasaan. 

"Kalau semua parpol berkerumun dalam satu koalisasi yang sama, maka kanal tersebut akan hilang sehingga dapat mencederai salah satu fungsi penting partai politik lainnya, yaitu menciptakan stabilitas politik."

"Jadi, dalam kajian ilmu politik disebutkan bahwa salah satu fungsi parpol adalah menciptakan stabilitas politik. Stabilitas ini diciptakan secara simultan melalui interaksi antara parpol yang tengah berkuasa dan tidak berkuasa," ujarnya.

Parpol yang tengah berkuasa, kata Kristian, harus konsisten menjalankan program-program yang sudah mereka kampanyekan untuk memenangkan Pemilu. Sedangkan parpol yang kalah dalam Pemilu menjadi oposisi yang sehat dengan cara secara konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat yang berbeda dengan parpol berkuasa dalam bentuk alternatif kebijakan. 

"Tensi ketegangan politik berada dalam titik tepat karena perbedaan pandangan dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah setidaknya sudah disuarakan di dalam sistem politik. Artinya, aspirasi ini tidak tenggelam sehingga sistem politik menjadi tidak sehat karena secara tidak langsung sudah membungkam dinamika aspirasi masyarakat yang beragam dalam demokrasi."

"Lalu, esensi demokrasi adalah partisipasi masyarakat yang membawa beragam aspirasi politik. Demokrasi bukanlah penyeragaman. Demokrasi harus menyediakan opsi-opsi bagi masyarakat agar bisa menentukan pilihannya secara independen sesuai dengan aspirasi politiknya," ucap Kristian.

Mengenai sinyal PKS yang akan merapat ke KIM, Kristian berharap PKS tetap menjaga jarak dengan KIM. Sebab menurutnya PKS dan PDIP dituntut kreatif untuk mengangkat calon alternatif yang sebanding untuk dipertarungkan baik dalam Pilkada Jakarta maupun Jabar yang masih menjadi barometer politik nasional di Tanah Air.

"Saya berkeyakinan ada banyak tokoh yang kompeten menguasai penata-usahaan urusan-urusan publik di daerah serta mampu menggerakkan birokrasi pemerintah daerah untuk bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

PKS dan PDIP, lanjutnya, tentu harus mampu menjalankan salah satu fungsi parpol yang dalam kajian ilmu politik disebutkan sebagai fungsi kaderisasi kepemimpinan politik. PKS serta PDIP memiliki kapabilitas yang sangat memadai untuk melakukan hal tersebut.