Dua Faktor yang Membuat PPP Tak Lolos Parliamentary Threshold, Analisis Pengamat Unpar
Kristian Widya Wicaksono mengungkap setidaknya ada dua alasan yang membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak lolos ke Senayan.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, mengungkap setidaknya ada dua alasan yang membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak lolos ke Senayan.
Kepastian itu didapat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah selesai melakukan rekapitulasi Pileg 2024.
Hasilnya, sembilan partai politik tidak bisa menembus ambang batas atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. Sedangkan PPP gagal masuk Senayan karena hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Kristian mengatakan, sebagai partai politik yang sudah malang-melintang di pemilu sejak masa Orde Baru, tentunya PPP memiliki segudang pengalaman.
"Namun demikian, saya melihat ada dua faktor krusial yang menyebabkan gagalnya PPP lolos ambang batas parlemen," ujar Kristian, Rabu (20/3/2024).
Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU RI, PPP dan PSI Tak Lolos ke Senayan, Begini Tanggapan DPW Jabar
Pertama, masalah perpecahan pada tubuh internal partai yang berimbas pada tidak solidnya kekuatan internal. Kondisi itu mereduksi kekuatan partai dalam menggalang dukungan pemilih.
"Kehadiran Sandiaga Uno dalam tubuh PPP juga tidak berdampak terhadap konsolidasi internal partai. Karena dari awal, targetnya adalah mendapatkan slot kursi cawapres mendampingi Ganjar yang mana hal ini pun gagal," katanya.
Faktor kedua, metode kampanye PPP yang tidak banyak berubah dengan masih mengandalkan dukungan dari basis massa tradisonal partai.
"Belum terlihat ekspansi PPP yang vulgar untuk meraup dukungan dari basis massa yang lebih terbuka. Sehingga mereka kalah bersaing dengan PKB, PKS, dan PAN yang karakteristik partainya kurang lebih sama," ucapnya.
Kedua faktor inilah, kita dia, yang menyebabkan PPP sulit untuk tetap berada di zona yang kompetitif pada Pemilu kali ini.
"Meskipun demikian, menurut saya, untuk saat ini PPP masih bisa mewarnai kompetisi Pilkada dan masih memiliki kursi di DPRD provinsi dan kabupatenab/kota," katanya.
Baca juga: Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saeful Hidayat Diprediksi Lolos ke Senayan dari Dapil Jabar IX
Modal itu, kata Kristian, menjadi peluang bagi PPP untuk kembali menata kekuatan politiknya dan merebut kursi di parlemen pusat pada pemilu yang akan datang.
"Konsolidasi internal partai dan modifikasi metode kampanye menjadi dua pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan partai berlambang Ka'bah ini ke depan," ucapnya.
Terkait hasil Pilpres 2024 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, Kristian menilai, pemerintahan lima tahun ke depan masih akan dalam bayang-bayang Joko Widodo.
Manuver yang dilakukan Jokowi saat ini, kata dia, berusaha menempatkan orang terdekatnya untuk merebut kursi pimpinan Golkar.
Pengamat Respons SE Gubernur Dedi Mulyadi Soal Larangan Knalpot Tak Sesuai Spesifikasi |
![]() |
---|
Pemkot Bandung Siap Berkolaborasi untuk Aktivasi IKD di Lingkungan Kampus |
![]() |
---|
Kebijakan Blokir Rekening Dormant Dinilai Efektif, tapi Bisa Kontraproduktif |
![]() |
---|
PPP Cetak Kader Berintegritas dan Berideologi Lewat Latihan Kepemimpinan Dasar |
![]() |
---|
Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.