Hari Ini Giliran Unpad, Gerakan Kampus Kritik Jokowi Makin Meluas: Selamatkan Negara . . .

Sivitas akademika UI, termasuk di dalamnya Dewan Guru Besar, menyampaikan kritiknya di Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat (2/2).

Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali' mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesetiaan bangsa," bunyi Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.

Dalam deklarasi kebangsaan itu mereka juga menyerukan keresahan dan kegeramannya atas tindak tanduk pejabat hingga elite politik yang justru mengingkari sumpah jabatan hanya untuk kepentingan pribadi.

"Untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang Pemilu."

"Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan kita," ujarnya.

Di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kritik terhadap pemerintahan Jokowi disampaikan dalam deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi, Jumat (2/2).

Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi yang memimpin deklarasi mengatakan perlu mengeluarkan pernyataan sikap setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni.

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan sikap juga disampaikan sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Dalam pernyataan yang dibacakan Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, kemarin, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi."

"Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” kata Prof Hadin.

Terkait sikap kalangan kampus tersebut, Presiden Joko Widodo menilai, penyampaian pendapat seperti itu merupakan hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

(tribunnetwork/nazmi abdurahman/wahyu aji)