Bappeda Jabar Targetkan Sembilan Calon Daerah Otonomi Baru Terwujud di Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan realisasi pembentukan 9 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru di Jawa Barat.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan realisasi pembentukan 9 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru di Jawa Barat.
Hal ini menjadi salah satu tantangan pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki target enam usulan pembentukan CDPOB.
Namun realisasinya, ada pembentukan CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat, pada 2021.
Kemudian ada dua CDPOB lagi yakni Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat dan pada 2022.
Kemudian pada 2022 ada tiga daerah yaitu Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Pada tahun 2023, diajukan CDPOB Kabupaten Subang Utara.
Baca juga: Setujui Subang Utara Jadi Daerah Otonomi Baru, Pemrov Jabar Segera Usul ke Pemerintah Pusat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan CDPOB ini menjadi salah satu bahan dalam RPJPD 2025-2045 untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan.
"Kami menargetkan 9 DOB (CDPOB) dan kabupaten kota ini masuk masterplan Jawa Barat. Tapi sekarang masih moratorium,” kata Iendra dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media di Bandung, Selasa (7/11/2023).
Bappeda Jawa Barat pun, katanya, menitikberatkan strategi meraih bonus demografi dalam RPJPD Jawa Barat 2025-2045.
Pihaknya saat ini tengah melakukan perumusan dokumen RPJPD dengan menggaet berbagai stakeholder untuk mendapatkan masukan terutama terkait bonus demografi.
Menurutnya Jawa Barat akan mendapatkan bonus demografi pada 2030 mengingat jumlah penduduk usia produktif akan mengalami lonjakan atau berkisar 60 persen.
Di sisi lain, pemerintah pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada 2045 mencapai 22 USD.
Ia mengatakan tidak mudah meraih bonus demografi, mengingat Jawa Barat masih berjuang dengan sejumlah persoalan makro.
Bappeda Jabar
Iendra Sofyan
Daerah Otonomi Baru
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pertumbuhan ekonomi
pengangguran
kemiskinan
| RUU APBN 2026 Disahkan, Ekonom Jabar: Ideal Capai Sasaran RPJMN tapi Perlu Pengawasan Ekstra |
|
|---|
| Anggaran Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan Jabar Naik hingga 2 Kali Lipat, Ini Besarannya |
|
|---|
| Guru Besar UIN Soroti Kemiskinan di Jabar, Koperasi Merah Putih Dinilai Bisa Jadi Solusi |
|
|---|
| Dedi Mulyadi Bongkar 2 Ciri Utama Kemiskinan di Jabar: Hawa Orang Miskin Lapar Terus |
|
|---|
| Membangun Jejaring Bisnis, Upaya Anak Muda Cimahi Ikut Menekan Angka Pengangguran |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.