PPDB SD dan SMP Tahap Dua di Kota Bandung Diumumkan, Masih Ada Sekolah yang Kuotanya Belum Terpenuhi

"Ini budaya negatif dalam pendidikan yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa," tegas Furqan yang juga aktivis 98 ini.

"Selain itu, anak yang dicoret dari PPDB suatu sekolah karena ketahuan memanipulasi data, bisa mengalami trauma psikologis karena resiko stigma sosial maupun perasaan bersalah" tambah Furqan.

Menurut Furqan, sistem zonasi PPDB telah mendorong praktek jual beli Kartu Keluarga (KK) yang juga bisa mengganggu tertib data dukcapil setempat.

Sedangkan di Kota Bandung menurut anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmana, PPDB sampai hari pengumuman peserta kemarin di hari Senin, belum ada laporan dari peserta didik yg merasa dirugikan
Andri mengatakan, mungkin dengan sistem PPDB di Kota Bandung dari masa kemasa selalu ada perbaikan.

Menurut Andri tak ada ya g komplain walai sarana untuk mengadu permasalahan sudah disiapkan oleh Disdik.

"Mungkin tempat pengaduan bisa memfasilitasi dan menjawab permasalahan masyarakat sehingga bisa diselesaikan," ujarnya.

Andri mengatakan tingkat pemahaman warga semakin baik dan paham sehingga tidak mau melakukan hal hal yang melanggar aturan. tidak mau berbuat curang. (tiah sm)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.