Saksi Suap Pengadaan CCTV dan ISP Pemkot Bandung Sebut DPRD Paling Banyak Dapatkan Fee Proyek

Fee proyek tersebut, kata dia, akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Ia mengaku yang menerima fee selanjutnya diserahkan ke Khairur Rijal.

"Saya yang menerima fee diserahkan ke Khairul Rijal," kata dia yang menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Dimas pun menjelaskan jika dari satu proyek pengadaan senilai Rp 180 juta, maka fee yang didapat sekitar Rp 20 hingga Rp 23 juta.

Sisa uang yang didapatnya setelah memenuhi kebutuhan operasional Dishub, berkisar Rp 1-2 juta untuk satu proyek di tahun 2022.

Sejak menjabat sebagai PPTK dari 2020, Dimas mengaku tidak tahu persis berapa total uang fee yang sudah diterimanya. Namun, ia sudah mengembalikan sekitar Rp. 80 juta kepada KPK.

Titto mengatakan, dari fakta persidangan, terungungkap bahwa seluruh kegiatan proyek di Dishub Kota Bandung terdapat fee proyek sebesar 10 hingga 15 persen. Hal itu berlangsung sejak lama hingga akhirnya KPK menangkap Yana Mulyana Wali Kota Bandung nonaktif, Kadishub Dadang Darmawan dan Sekdishub Kota Bandung Khairur Rijal.

"Seluruh kegiatan di Dishub pengadaan itu biasanya lazimnya 10 sampai 15 persen (fee proyek) bukan hanya PT SMA dan CIFO," ujar Tito.

Pihaknya pun mengaku bakal mengusut dugaan adanya aliran suap ke anggota dewan dari DPRD Kota Bandung berkaitan dengan kasus suap pengadaan CCTV dan ISP.

"Nanti kita cari, ini kaitan kok banyak informasi terkait dewan, kaitannya apa sih dengan si penerima (suap) ini," katanya.

"Faktanya juga ternyata dari pengalihan anggaran dari Dinas Kominfo ke Dinas Perhubungan itu ada permainan dari pihak dewan, dan dari pelaksanaan pekerjaannya juga ada banyak titipan dari dewan," tambahnya.

Baca juga: Terungkap, Sekretaris Dishub jadi Aktor Utama Suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana