Puluhan Halte Hantu di Kota Bandung Segera Dibongkar, Sebagian Tak Pernah Berfungsi, Apa Kata Warga?

Laporan Wartawan Tribunjabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan Kota Bandung kembali akan membongkar puluhan halte bus yang selama bertahun-tahun ini berdiri di atas trotoar di tepi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung.

Halte-halte yang dibangun dengan biaya ratusan juta uang rakyat itu dibongkar karena tak terawat.

Beberapa di antaranya, seperti halte-halte berbentuk kapsul, bahkan tak pernah difungsikan sejak selesai dibangun beberapa tahun lalu.

Warga menjulukinya "halte hantu".

Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung, Panji Kharismadi, mengatakan ada 45 halte yang rencananya akan dibongkar pada tahun ini.

Ini bukan kali pertama Pemkot Bandung membongkar kembali halte-halte bus yang sebelumnya susah payah mereka bangun.

Tahun lalu, sebanyak 21 halte bus juga dibongkar dengan alasan yang sama.

"Pembongkaran dilakukan karena, secara fungsi, halte-halte tersebut sudah tidak layak," ujar Panji Kharismadi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (30/5/2023).

Panji mengatakan, ke-45 halte yang diusulkan Dishub untuk dibongkar di antaranya halte di Jalan Riau, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Sukabumi.

"Kondisi haltenya sudah tidak layak, banyak yang rusak. Ada juga halte yang sudah tidak  berfungsi akibat adanya rekayasa lalu lintas seperti  Jalan Cipaganti dan Sukajadi," ujarnya.

Panji mengatakan, selain halte TMB, sejumlah halte angkutan umum juga akan dibongkar. 

"Seperti halte kapsul TMB, dari pada tidak digunakan, kita bongkar saja," ujar Panji.

Panji mengatakan, untuk membongkar satu halte dibutuhkan dana Rp 8 juta hingga Rp 11 juta.

Hasil pembongkaran nantinya akan dijual dan uangnya akan masuk ke kas daerah.

Namun, hasil penjualan halte-halte yang dibongkar itu, puluhan kali lebih sedikit dari biaya pembongkarannya.

Menurut Panji, satu halte paling laku Rp 200-an ribu. 

"Kecuali halte kapsul, bisa sampai Rp 1 juta," tuturnya.

Panji mengaku tak mengetahui berapa biaya yang dulu dikeluarkan untuk membangun setiap haltenya.

Namun, ia perkirakan, setidaknya perlu Rp 60-an juta untuk membangun satu halte. 

Panji mengatakan, Dishub tak serta merta membongkar halte-halte yang rusak dan tak berfungsi tersebut.

"Mekanismenya, setelah diusulkan, Pak Sekda disposisi ke BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah]. Kemudian BPKAD ke Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk mengapprasialkan," ujarnya.

Sayang Biaya

Rencana pembongkaran kembali puluhan halte mendapat komentar beragam dari masyarakat.

Sebagian mengaku tak setuju, sebagian lainnya setuju.

Wahyu Cahyadi (34) warga Pamoyanan, Kota Bandung, berharap Pemkot memikirkan kembali rencananya membongkar puluhan halte.

Menurutnya, memperbaiki lebih baik ketimbang membongkar, terlebih biaya perbaikan mungkin akan lebih murah ketimbang biaya pembongkaran.

"Dibongkar makan biaya Rp 11 juta, coba diperbaiki tak akan sampai Rp 11 juta," ujarnya.

Ketimbang buru-buru membongkar Wahyu meminta pemkot mencari akar masalahnya kenapa halte-halte itu sampai rusak.

"Yang membangunnya seharusnya bertanggung jawab," ujarnya. 

Nurmala (24), warga Karangtineung, juga berharap Pemkot tak jadi membongkar puluhan halte itu karena menurutnya lumayan untuk berteduh jika hujan atau panas. 

"Sayang biaya bongkarnya," ujarnya. 

Menurut Nurmala, sebaiknya Dishub mengurus penerangan jalan daripada bongkar halte. 

"Dana untuk bongkar dialokasikan penerangan jalan yang masih minim penerangan jalan," ujarnya.

Pendapat berbeda diungkapkan Koswara (28). Ia mengaku mendukung pembongkaran karena puluhan halte tersebut tak berguna.

Orang-orang tak pernah memakainya untuk menunggu angkot apalagi bus.

Selama ini halte terkesan kumuh dan dipakai tidur gelandangan pengemis.

"Bongkar saja, ganti sama taman. Lebih indah daripada halte kumuh tak berguna," ujarnya.  (*)