Sekda Sebut Kantor Bupati dan Wakil Bupati Bandung Perlu Direhab karena Kondisinya Rusak Berat
Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung yang berdiri sejak tahun 1992 atau 30 tahun yang lalu
lihat foto
Menurut Cakra Amiyana, pentingnya ada penataan bagian interior ruang kerja Bupati dan Wabup, mengingat bangunan atau interior tersebut bagian dari simbol daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pejabat pemerintah yang bekerja melayani masyarakat, selain untuk kenyamanan setiap warga yang berkunjung ke Kantor Bupati dan Wakil Bupati Bandung itu.
"Pentingnya ada penataan itu, supaya bisa bekerja dalam kondisi nyaman, aman. Apalagi, Pak Bupati itu harus memikirkan sekitar 3,7 juta penduduk Kabupaten Bandung. Sehingga kita penting untuk memikirkan kepantasan dan kepatutan dari ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung di saat harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Ratusan Calon Haji Kabupaten Bandung Diberangkatkan ke Jeddah Malam Ini, Kang Ace: Fokus Ibadah
Pembangunan Terus Naik di Tengah Pandemi
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan berbagai prestasi diraih di masa kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna, meski pada awal pemerintahannya dihantam pandemi Covid-19.
Menurut Sekda Kabupaten Banudng, Pemkab Bandung telah berhasil menaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung di masa pandemi Covid-19.
"Sekaligus saat ini Pak Bupati berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan hampir 6 persen, dari pertumbuhan negatif 1,87 menjadi positif 3,54 persen berdasarkan data BPS," kata Sekda
Selain itu juga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,73. Pemkab Bandung juga berhasil menurunkan angka pengangguran di tengah pandemi Covid-19.
Namun Sekda pun tak memungkiri dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun itu, jumlah masyarakat miskin menjadi meningkat karena yang paling terdampak.
"Hal itu dialami oleh semua kabupaten/kota, angka kemiskinan meningkat. Tetapi Pemkab Bandung terus berupaya dan kerja keras untuk melakukan inovasi dan terobosan melalui sejumlah program dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat," kata Cakra Amiyana.
Untuk pemulihan ekonomi masyarakat itu, Cakra Amiyana mengatakan Bupati Bandung sudah menggulirkan kredit pinjaman dana bergulir tanpa bunga.
"Setiap pelaku usaha (UMKM) mendapatkan pinjaman dana bergulir tanpa bunga Rp 2 juta, dan Pemkab Bandung sudah menggulirkan anggaran itu sebesar Rp 40 miliar," kata Sekda.
Di samping itu, kata dia, Bupati Bandung sudah menggulirkan program insentif untuk guru ngaji, kartu tani, insentif RT, RW, Linmas, dan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Kesehatan itu untuk jalin pengaman supaya warga miskin bisa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan," ujar sekda.
Selama ini, kata Cakra Amiyana, Pemkab Bandung selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Bukti pelayanan kepada masyarakat itu, Pemkab Bandung menggulirkan program ADM (Anjungan Disdukcapil Mandiri) di sejumlah desa di Kabupaten Bandung. Dengan adanya ADM itu masyarakat tak perlu datang ke Pemkab Bandung di Soreang untuk mengurus administrasi kependudukan, karena di desa sudah ada ADM.
"Termasuk memberikan bantuan nomor induk berusaha. Jadi pelayanan kepada masyarakat adalah yang paling utama," kata Sekda.
