Pembelian BBM di Sri Lanka Dibatasi, Motor 4 Liter, Mobil 19,5 Liter, Mengapa Negeri Ini Bangkrut?

Sri Lanka bangkrut dan negara itu mulai memberlakukan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) untuk warganya pada Jumat (15/4/2022).

Editor: Hermawan Aksan
Kompas.com
Warga Sri Lanka menggelar protes di luar kantor presiden di Colombo, Sri Lanka, Rabu (13/4/2022). Perdana Menteri Sri Lanka menawarkan untuk bertemu para pengunjuk rasa di tengah krisis ekonomi. 

Sri Lanka juga wajib memotong subsidi pemerintah untuk makanan bagi rakyat Sri Lanka, juga depresiasi mata uang sehingga ekspor akan menjadi lebih layak.

Tapi biasanya dalam periode kemerosotan ekonomi, kebijakan fiskal yang baik membuat pemerintah harus menghabiskan lebih banyak untuk menyuntikkan stimulus ke dalam perekonomian.

Tapi hal ini tidak mungkin mengingat kondisi saat itu. Terlepas dari situasi itu, pinjaman IMF terus datang, dan ekonomi yang terkepung menyerap lebih banyak utang.

Pinjaman IMF terakhir ke Sri Lanka adalah pada tahun 2016. Negara tersebut menerima 1,5 miliar dollar AS selama tiga tahun dari 2016 hingga 2019.

Kondisinya sudah biasa, tapi kesehatan ekonomi menurun selama periode ini. Pertumbuhan, investasi, tabungan dan pendapatan turun, sementara beban utang meningkat.

Situasi berubah menjadi lebih buruk dengan dua guncangan ekonomi pada tahun 2019.

Pertama, serangkaian ledakan bom di gereja dan hotel mewah di Kolombo pada April 2019. Ledakan tersebut menyebabkan penurunan tajam dalam kedatangan wisatawan dan menguras cadangan devisa.

Kedua, pemerintahan baru di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa memotong pajak secara tidak rasional.

Tarif pajak pertambahan nilai dipotong dari 15% menjadi 8 persen. Pajak tidak langsung lainnya seperti pajak pembangunan negara, pajak bayar sesuai pendapatan, dan biaya layanan ekonomi dihapuskan.

Tarif pajak perusahaan diturunkan dari 28 persen menjadi 24 persen. Sekitar 2 persen dari produk domestik bruto hilang dalam pendapatan karena pemotongan pajak ini.

Pada Maret 2020, pandemi Covid-19 melanda. Pada April 2021, pemerintah Rajapaksa kembali melakukan kesalahan fatal.

Untuk mencegah terkurasnya cadangan devisa, semua impor pupuk dilarang sama sekali. Sri Lanka dinyatakan sebagai negara pertanian organik 100 persen.

Kebijakan yang ditarik pada November 2021 ini, menyebabkan penurunan drastis dalam produksi pertanian dan lebih banyak impor diperlukan.

Tapi cadangan devisa tetap di bawah tekanan. Turunnya produktivitas teh dan karet karena larangan pupuk juga menyebabkan pendapatan ekspor yang lebih rendah.

Karena pendapatan ekspor yang lebih rendah, ada lebih sedikit uang yang tersedia untuk mengimpor makanan dan kelangkaan makanan pun muncul.

Sumber: Kompas
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved