Anggota DPRD: Kualitas Pelayanan eKTP di Sumedang Buruk, Warga Tunggu Hampir Setahun Tak Selesai
Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi sebut kualitas pelayanan pembuata eKTP di Sumedang buruk. Ada warga urus eKTP setahun belum selesai.
Penulis: Kiki Andriana | Editor: Mega Nugraha
lihat foto
Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi sebut kualitas pelayanan pembuata eKTP di Sumedang buruk. Ada warga urus eKTP setahun belum selesai.
Rahmat Juliadi meminta Pemkab Sumedang perbaiki kinerja Disdukcapil karena dinilai tidak profesional dan selalu cari-cari alasan terkait lambatnya pengurusan eKTP warganya.
Dalam pantauan Komisi III DPRD Sumedang yang membidani kependudukan, kesulitan warga mendapatkan eKTP merata di seluruh kecamatan di Sumedang.
Baca juga: Teror Hingga Intimidasi dengan Golok, Curhat Petugas Puskesmas di Karawang ke Anggota DPRD Jabar
"Terkait dengan kesulitan eKTP saat ini kondisinya merata di seluruh Sumedang. Sangat mengecewakan, saya pribadi sangat kecewa, karena ini sangat ironis dengan kondisi yang Sumedang banyak penghargaan," kata Rahmat Juliadi kepada TribunJabar.id, Jumat (3/12/2021) melalui sambungan seluler.
Bukan hanya ironi penghargaan, politisi PKS ini mengatakan, banyak kabupaten dan kota lain yang datang ke Sumedang untuk belajar soal digitalisasi.
Tetapi di saat yang sama, urusan paling mendasar bagi masyarakat saja di Sumedang tidak beres.
"Ini kan seolah-olah prestisius, bagus dari hal administrasi, tetapi nyatanya memprihatinkan. Persoalan eKTP ini bisa mendowngrade prestasi-prestasi itu," kata Rahmat.
Baca juga: Polda Jatim Tangkap Bripda Rb si Polisi Jahat Terkait Nwy yang Minum Racun di Makam Ayahnya
Alasan yang dikatakan Disdukcapil tentang keterlambatan pembuatan eKTP dengan menyebut perlengkapan lain selain blanko tidak tersedia, menurut Rahmat adalah sebuah kegagalan kerja.
"Dari Disdukcapil itu tidak bisa jadi alasan kekurangan bahan baku, itu perencanaan yang tidak matang, semuanya kan harus sudah bisa diprediksi, untuk apa rencana kerja dan anggaran?" katanya.
Rahmat mengatakan eKTP adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat. Sebab dengan itu, masyarakat bisa mengakses segala hal. Mulai dari BPJS Kesehatan, Perbankan, hingga yang saat ini sedang digenjot, yakni vaksinasi.
"Ke saya saja keluhan sudah sangat banyak, ada di antaranya 2 orang yang hampir setahun belum keluar eKTP, harus mengisi aplikasi dan susah masuknya, bagaimana ini," katanya.
Baca juga: Saat Kejahatan Ada Karena Kesempatan: Mny pria Sukabumi Curi Ponsel Iphone X Punya Teman Sendiri
Persoalan ini mesti segera dilakukan evaluasi terhadap Disdukcapil. Kata Rahmat, jangan hanya kepala Dinas yang turun tangan, namun juga Sekretaris Daerah (Sekda) atau sekalian turun tangan Bupati.
"Kami sendiri dari Komisi III DPRD akan segera mengevaluasi Disdukcapil itu," kata Rahmat.
Cerita Pengalaman Warga
AK (39) warga Jatinangor, ia mengaku sudah hampir enam bulan lebih eKTP yang ia ajukan tak kunjung selesai.
