Breaking News:

Kasus Penggusuran di Kebonwaru Bandung, Warga Sebut PT KAI Tak Bisa Tunjukan Bukti Sah

Kuasa hukum warga tolak penggusuran rumah di Jalan Anyer Dalam, Kebonwaru Kota Bandung sebut PT KAI tak bisa tunjukan sertifikat kepemilikan tanah

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Alat berat merobohkan rumah di Jalan Anyer, RT 05 RW 04, Kelurahan Kebonwaru 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kuasa hukum warga yang tolak penggusuran rumah di Jalan Anyer Dalam Kelurahan Kebonwaru Kota Bandung sebut PT Kereta Api Indonesia (KAI) tak bisa tunjukan sertifikat kepemilikan tanah.

Tarid Ferdiana, kuasa hukum warga Jalan Anyer Dalam mengatakan, berdasarkan situs peninjauan kepemilikan tanah BHUMI milik ATR-BPN, tanah tersebut masih berstatus tanah kosong.

Baca juga: Kabar Yana Hilang Misterius di Cadas Pangeran Kabur ke Istri Muda, Ini Kata Polisi

"PT. KAI tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah kepada warga pemilik 25 rumah yang terdampak proyek. Sejak dimulainya sosialisasi proyek pada Juni lalu, PT.KAI hanya bisa menyampaikan adanya Sertifikat Hak Pakai yang berlaku sejak tahun 1988, tanpa kejelasan mengenai status berlakunya, saat ini dan sejauh mana area yang tercakup dalam Hak Pakai tersebut," ujar Tarid, dalam keterangannya, Sabtu (20/11/2021).

Atas dasar ketidakjelasan status kepemilikan tanah tersebut, kata dia, warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, menuntut pembuktian atas kepemilikan tanah tersebut oleh PT. KAI.

Selain itu, warga juga meminta ganti kerugian yang layak dan adil. Sebab, PT. KAI hanya memberikan biaya bongkar bangunan Rp. 200 ribu per meter untuk bangunan semi permanen dan Rp. 250 ribu per meter untuk bangunan permanen.

Baca juga: Cerita Merpati Harga Miliaran, Jaguar Dijual Rp 1,5 M, Rampok Rp 2 M, Pemilik Sempat Tak Bisa Tidur

"Proses pengadilan baru dijadwalkan akan berlanjut pada tanggal 2 Desember, tetapi pada tanggal 16 November kemarin PT KAI mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan penggusuran pada tanggal 18 November 2021 pukul 07.00 WIB," katanya.

Surat tersebut dinilai janggal karena menyertakan alamat yang salah. Selain itu, surat tersebut tidak disertai surat tugas kepada Polsek, Polres, dan Koramil yang bertanggung jawab menjamin keamanan warga dalam proses penertiban.

"Penggusuran yang dilakukan secara mendadak membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya, apalagi menyiapkan tempat tinggal baru," ucapnya.

Baca juga: Kisah Warga Majalengka Tak Bisa Disambar Petir Setelah Ucapkan Mantra Sakti Warisan Leluhur

"Maka dari itu, atas seluruh dampak dan kondisi buruk yang diciptakan kejadian ini, warga Anyer Dalam meminta pemerintah untuk membantu warga dalam pemenuhan perlindungan hukum dan keadilan," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved