Breaking News:

Tolak THR Dicicil dan Ditunda, Besok Buruh Turun Ke Jalan di Sejumlah Daerah, Ini Tuntulan Lainnya

Buruh akan menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak cicilan THR 2021

Tribun Jabar/ theofilus Richard
ilustrasi Aksi demonstrasi buruh - Buruh di sejumlah daerah berencana akan akan menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak UU Cipta Kerja dan penolakan cicilan THR 2021, Senin (12/4). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan SPSI bersama aliansi buruh lainnya akan menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak UU Cipta Kerja dan penolakan cicilan THR 2021, Senin (12/4).

"SPSI tidak menggelar aksi di Gedung Sate, cuma SPSI di kabupaten dan kota memang ada yang turun. Kota Cimahi turun besok. Juga di Karawang rencananya demikian. Tapi di daerah," kata Roy saat dihubungi, Minggu (11/4).

Tuntutannya sama, katanya, yakni menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan menolak THR yang rencananya bisa dicicil atau ditunda tahun ini.

Baca juga: SEDANG BERLANGSUNG Persib Vs Persebaya, Babak 1 Maung Bandung Unggul 3-0 Lewat Gol di Menit ke-37

Kemudian juga akan ada tuntutan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah korupsi BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita nanti akan melakukan aksi saat May Day (1 Mei). Besok kan karena memang pas munggahan juga, ada pertimbangan itu kan, dikhawatirkan nggak efektif, itu aja sih," katanya.

Saat Hari Buruh pada 1 Mei pun, katanya, tuntutannya masih sama karena pada saat itu diperkirakan pemerintah sudah merilis peraturan yang membolehkan THR ditunda atau dicicil, bagi pengusaha yang terkena dampak Covid-19.

Baca juga: Jelang Ramadan, Harga Sayuran dan Daging Sapi Naik Tajam, Pedagang Mengeluh Pembeli Berkurang

"Kita menolak itu karena tahun lalu sudah ditunda kan. Dan tetap menyuarakan untuk Mahkamah Konstitusi. Penolakan omnibus law ini kan sedang sidang di MK, ditunda karena sengketa pilkada. Kita minta MK memutuskan untuk membatalkan undang-undang itu," katanya.

Sebelumnya, serikat pekerja dan buruh di Jawa Barat menolak tegas wacana pemerintah yang akan membolehkan perusahaan menyicil atau menunda pemberian tunjangan hari raya (THR) pada 2021 dengan alasan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan kaum buruh dan pekerja akan turun ke jalan jika pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan buruh dan pekerja dengan alasan pandemi Covid-19.

Baca juga: Persiapkan Calon Diplomat, FISIP Universitas Al-Ghifari Gelar Pelatihan Diplomasi dan Negosiasi

Roy mengatakan tahun lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan dengan membolehkan penundaan atau penyicilan THR.

Halaman
123
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved