Breaking News:

Tolak THR Dicicil dan Ditunda, Besok Buruh Turun Ke Jalan di Sejumlah Daerah, Ini Tuntulan Lainnya

Buruh akan menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak cicilan THR 2021

Tribun Jabar/ theofilus Richard
ilustrasi Aksi demonstrasi buruh - Buruh di sejumlah daerah berencana akan akan menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak UU Cipta Kerja dan penolakan cicilan THR 2021, Senin (12/4). 

Roy mengatakan pihaknya pun kini menerima informasi bahwa pemerintah tengah merencanakan hal serupa, yang tidak berpihak pada kesejahteraan buruh dan pekerja.

"Kita pasti akan menolak kalau ada aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai THR bisa dicicil atau ditunda, kami akan lakukan aksi, pasti akan turun ke jalan," kata Roy melalui ponsel, Rabu (17/3).

Baca juga: Hujan Angin, Beberapa Kendaraan yang Melintas di Terusan Buah Batu Tertimpa Dahan Pohon yang Patah

Roy mengatakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, bahkan dalam UU Cipta Lapangan Kerja yang baru disahkan pemerintah sekalipun, THR wajib diberikan sebesar minimal satu kali gaji, paling lambat sepekan sebelum hari raya, tanpa ada embel-embel dicicil atau ditunda.

"Semuanya menyatakan THR tidak boleh dicicil atau ditunda. Jangan keluarkan aturan yang merugikan pekerja dan buruh. Kami minta pemerintah tidak mengeluarkan aturan yang terus-terusan merugikan buruh dan pekerja," katanya.

Dalam setiap undang-undang, katanya, tidak ada istilah mencicil dan menunda THR.

Baca juga: 17 ASN di Indramayu Terancam Gagal Ikut Pilkades, Bupati Keluarkan Surat : Belum Dapat Kami Setujui

Akhirnya, pemerintah membikin peraturan supaya pencicilan dan penundaan THR diperbolehkan dengan alasan pandemi ini. 

"Kita sudah tahu tujuan menteri ke mana. Makanya kita buat warning, jangan buat aturan yang memang tidak ada dasar hukumnya. THR itu dalam aturannya minimal satu bulan upah, diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyiapkan aturan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 ini.

Karena sebelumnya, Kemenaker memperbolehkan perusahaan untuk mencicil pembayaran THR saat pandemi Covid-19 merebak.

Baca juga: Bebi Silvana Hamil Anak Pertama, Opick Jadi Suami Sigap, Kini Beri Perlakuan Khusus dan Doa Khusus?

Menaker Ida Fauziyah sempat membahas masalah THR saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).

Halaman
123
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved