Tahun Depan Tidak Ada Alokasi untuk Kendaraan Dinas, Pemprov Jabar Berencana Pakai Kendaraan Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim, mengatakan pihaknya mendukung semangat Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memilih kendaraan bertenaga listrik dalam pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ke depannya.

Pemilihan kendaraan listrik tersebut memang dinilai lebih ramah lingkungan.

Namun demikian, pihaknya akan tetap membuat kajian mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan kendaraan bertenaga listrik, jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM.

Baca juga: Hujan Deras Buat Jalan Mayor Dasuki Banjir, Banyak Sepeda Motor Mogok

"Kami dari staf, tentu akan mendukung pernyataan Pak Gubernur, dengan catatan akan segera membuat kajian akademis dan teknis tentang berbagai hal, khususnya keunggulan dan kelemahan penggunaan kendaraan listrik tersebut," tuturnya di Gedung Sate, Senin (2/10).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, katanya, memang mengatakan jika ada pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar, disarankan untuk membeli kendaraan listrik.

"Pak Gubernur mengatakan bahwa kalau Pemerintah Provinsi Jawa Barat mau ada pengadaan kendaraan, disarankan kendaraan listrik," katanya.

Baca juga: Panwaslu Temukan Dugaan Praktek Politik Uang, 150 Paket Sembako Diamankan

Terlebih pada tahun 2021, belum dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas baru dalam APBD 2021. Pembahasan APBD 2021 pun masih dilakukan bersama DPRD Jabar. 

"Tahun depan mah tidak ada alokasi untuk kendaraan dinas," tuturnya.

Namun demikian untuk tahun ini, tuturnya, sudah dianggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

Kedua kendaraan dinas inilah, katanya, yang akan menjadi kendaraan dinas bertenaga listrik pertama di lingkungan Pemprov Jabar.

Baca juga: KABAR BAIK, Tingkat Kesembuhan Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Capai 83,2 Persen

"Tahun ini cuma ada pengadaan mobil listrik buat pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar) saja," tuturnya.

Dudi mengatakan selama ini Pemprov Jabar memiliki kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2.075 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3.144 unit, kemudian kendaraan roda 3, roda 6, dan alat berat sebanyak 200 unit.

Dari angka tersebut, kendaraan roda 4 yang berusia di bawah 10 tahun sebanyak 1.610 unit, dan yang di atas 10 tahun sebanyak 464 unit.

Baca juga: Ochi Rosdiana Puji Suara Stefan William Saat Menyanyi di Sinetron Anak Band

Sedangkan kendaraan roda dua yang berusia di bawah 10 tahun sebanyak 2.210 unit, dan yang di atas 10 tahun sebanyak 934 unit.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mewajibkan penggunaan mobil dan motor listrik untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai 2021.

Selain lebih ramah lingkungan, hal ini disebabkan pabrik pembuatan mobil listrik sudah berdiri di Kabupaten Karawang.

Baca juga: Usianya Sudah Lewati 18 Tahun, Jack Brown Tak Lagi Perkuat Lincoln City, Hengkang ke Mana?

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan kebijakan konversi kendaraan dinas dari yang berbahan bakar minyak menjadi yang berbahan listrik tersebut sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan, menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas yang berlebihan, sampai penghematan anggaran.

"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas, itu wajib mobil listrik dan motor listrik," katanya dalam momentum peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Senin (2/11).

Setiap pengadaan kendaraan dinas ke depannya, katanya, mulai untuk mobil dinas gubernur sampai ASN di bawahnya, akan menggunakan mobil bertenaga listrik.

Baca juga: TERBARU, Lowongan Kerja November 2020 di Alfarmart untuk Lulusan SMA/SMK hingga S1, Daftar di Sini

"Jadi, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan ini. Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah, dari bentuk mobil sampai motor, adalah mobil dan motor listrik yang tersedia di pasaran," katanya.

Mengenai merek mobil dinas yang bakal direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Emil menyebut merek Hyundai.

Menurutnya, dengan kisaran harga Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas.

Baca juga: Larang Kerumunan Massa Saat Kampanye, Paslon Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Pabriknya pun sudah hadir di Jawa Barat.

Emil juga menyebutkan dengan menggunakan mobil dan motor listrik, biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya.

Menurut Emil, untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp 50.000.

Kampanye penggunaan mobil listrik ini, ujarnya, sebagai upaya penyelamatan lingkungan.

Baca juga: Liga 1 Ditunda, Gian Zola Kecewa, Tapi Mau Bagaimana Lagi?

Selama ini, angka kebencanaan di Jabar terus meningkat dari seribuan kejadian per tahun menjadi dua ribuan kejadian per tahun. Sebagian besar adalah bencana yang disebabkan kerusakan lingkungan.

"Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti la nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," katanya.

Emil menuturkan penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat, yakni meminimalisasi pergerakan yang menghamburkan bahan bakar fosil dan mengubah cara bergerak masyarakat jadi menggunakan energi listrik.

Baca juga: Ridwan Kamil Imbau Orang Kaya Jangan Nabung Dulu, Belanja di UMKM-UMKM Jabar

"Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada dua cara, yakni mengubah cara gerak kita menjadi minimal dan mengubah cara gerak kita menggunakan energi listrik," katanya.

Selain mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik, Emil menekankan Pemprov Jabar juga bakal terus mengampanyekan penggunaan kompor listrik.

Menurutnya, penggunaan kompor listrik dapat menekan biaya hingga tinggal seperlimanya dibandingkan kompor berbahan bakar gas.

Emil berharap lewat penggunaan energi listrik yang bakal terus dikampanyekannya, Provinsi Jabar ke depan menjadi provinsi dengan tingkat polusi emisi gas buang paling kecil di Indonesia.