Breaking News:

Coffee Break

Surat buat Mas Menteri

Pekerjaan rumah (PR) buat anak sekolah zaman sekarang, terutama murid SD, sungguh merepotkan orang tua tapi tidak mencerdaskan murid.

Surat buat Mas Menteri
ist
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun Jabar

Oleh Hermawan Aksan

YANG terhormat Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pekerjaan rumah (PR) buat anak sekolah zaman sekarang, terutama murid SD, sungguh merepotkan orang tua tapi tidak mencerdaskan murid. Setidaknya, itulah yang saya rasakan dan alami ketika mengikuti dan membantu anak kami mengerjakan PR.

Anak kami duduk di kelas enam, setelah melalui tes kenaikan kelas daring karena pandemi korona. Beberapa bulan terakhir saya juga menjalani rutinitas bekerja dari rumah, sedangkan istri saya tiap hari berangkat ke rumah sakit tempatnya bekerja sebagai perawat.

Baca juga: Janda Bolong

Bagaimana kegiatan belajar-mengajar anak kami? Selama pandemi, tak pernah ada penjelasan tentang materi apa pun, tapi tiap hari, melalui grup WhatsApp, kami dikirimi pekerjaan rumah: bacalah bab sekian buku anu, halaman sekian, lalu kerjakan soal-soalnya. Dalam tiap PR pelajaran apa pun, anak kami selalu mengalami kesulitan sehingga kami, saya dan istri saya, harus membantu. Kami bisa membantu setelah pekerjaan kami selesai. Sebab, jika kami membantu di tengah pekerjaan kami, pekerjaan kami akan terganggu karena mengerjakan PR ternyata tidak sesingkat dan semudah yang dibayangkan.

Oh, ya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anak-anak sekolah zaman sekarang, sudah bertahun-tahun, selalu diberi PR (hampir) tiap hari. Jumlahnya menjadi bertambah di zaman pandemi.

Sejak anak kami duduk di kelas dua SD, saya sudah merasakan bahwa pelajaran yang diberikan, terutama pelajaran ilmu sosial, terlalu berat. Banyak sekali pertanyaan di buku pegangan yang sulit dipahami oleh murid seusia dia. Jangan anak saya, saya sendiri sering pusing oleh jenis pertanyaan dalam buku tersebut. Banyak istilah yang belum saatnya diberikan kepada anak seusia dia.

Baca juga: Provinsi Sunda

Salah satu mata pelajaran yang menjengkelkan adalah Bahasa Indonesia, padahal saya ingat, ketika saya sekolah, pelajaran ini salah satu yang saya senangi. Bab pertama pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas enam dalam buku pegangan terbitan penerbit anu itu berjudul “Menemukan Informasi Suatu Teks” dan kalimat pertama dari materi pelajaran adalah definisi: informasi adalah sekumpulan fakta atau data berupa keterangan atau pemberitahuan yang dapat disebarluaskan. Setelah sekian poin penjelasan, ada lagi sejumlah definisi: informasi tersurat adalah..., informasi tersirat adalah.... Bagaimana pola soalnya? Ini contohnya: jelaskan apa yang disebut eksplanasi; bacalah teks, lalu cari pokok pikiran dan deret penjelasnya.

Sering saya berpikir bahwa definisi macam itu adalah konsumsi para sarjana atau mahasiswa atau minimal sekali siswa SMA, bukan urusan murid SD. Kadang saya menduga model pelajaran Bahasa Indonesia macam itulah yang membuat banyak orang Indonesia tidak mampu menulis kalimat yang benar. Bukannya sejak SD dididik untuk menulis, mereka malahan dijejali dengan berbagai definisi istilah yang mengawang-awang.

Sebagai orang yang pernah duduk di sekolah dasar, saya selalu membandingkan apa yang dialami generasi anak kami itu dengan apa yang saya alami dulu. Seingat saya, guru-guru tidak pernah memberikan PR. Setidaknya, saya ingat bahwa saya tidak pernah merepotkan orang tua atau kakak-kakak saya untuk membantu saya mengerjakan tugas sekolah. Sekolahlah tempat kami belajar, sedangkan di luar sekolah, termasuk di rumah, adalah saatnya bermain. Oh, tentu saja kami perlu bermain karena anak-anak memang harus bermain: sepak bola, layangan, gobak sodor, dan sebagainya.

Baca juga: Hoaks UU Ciptaker

Setiap membantu anak kami mengerjakan PR dan menjumpai soal-soal yang absurdnya minta ampun, sering muncul keinginan untuk melaporkan perkara seperti ini ke pihak yang berwenang. Tapi, ke siapa? Tentu bukan guru kelas. Guru kelas hanyalah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Kepala sekolah? Tidak juga. Biasanya kepala sekolah pun hanya menjalankan apa yang sudah digariskan dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan tingkat kecamatan? Tingkat yang lebih tinggi? Penyusun kurikulum? Menteri pendidikan? Apakah menteri peduli dengan rumitnya soal-soal PR anak SD?

Bagaimana ini, Mas Menteri? (*)

Penulis: Hermawan Aksan
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved