PPDB SMA di Jabar

Temuan Dugaan Dosen Daftar PPDB Pakai KK Aspal di SMAN 5 Bandung, Begini Kata Ombudsman Jabar

Ombudsman Jawa Barat memberikan komentar soal adanya dugaan dosen menggunakan KK bodong dalam PPDB SMA di Kota Bandung.

Temuan Dugaan Dosen Daftar PPDB Pakai KK Aspal di SMAN 5 Bandung, Begini Kata Ombudsman Jabar
tribunjabar/Syarif Pulloh
orangtua siswa berkumpul di depan Balai Kota Bandung menuntut evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Rabu (3/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA (PPDB SMA) di Jawa Barat sudah berlalu.

Namun kisruh dugaan adanya penyimpangan penggunaan Kartu Keluarga (KK) asli tapi palsu alias aspal, masih berbuntut panjang.

Hingga terbit surat laporan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) menyampaikan surat mengenai salah satu pendaftar oknum dosen diduga menggunakan KK bermasalah atau KK bodong.

Saat Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi keterangann tersebut kepada SMAN 5 Bandung, pihaknya belum bisa membuka suara.

SMAN 5 Bandung dan Disdik Jabar menunggu rekomendasi Ombudsman untuk menangani permasalahan tersebut.

Soal Pakai KK Bodong di PPDB SMA di Jabar, Ridwan Kamil: Kami Batalkan Domisili yang Ngarang-ngarang

Sementara itu, saat Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi mengenai surat MPP yang ditujukan kepada Gubernur dan tembusan ke Disdik, serta Ombudsman itu belum memenuhi masuk ke dalam aduan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, mengatakan laporan dalam bentuk tembusan kepada Ombudsman maka tidak masuk kriteria aduan.

"Laporan yang bentuknya tembusan maka sifatnya tembusan saja," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, kepada Tribun Jabar, Jumat (5/7/2019).

Hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Kota Bandung, Senin (17/6/2019).
Hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA di Kota Bandung. (Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari)

Tembusan bermacam-macam sifatnya, jika informatif, dan terlapor Gubernur atau Walikota, maka selesai sampai di sana.

Namun, kriteria tembusan juga merujuk pada peraturan di Ombudsman, jika sekiranya tembusan tersebut substansinya kepala perwakilan Ombudsman membaca, menarik dan berdampak secara luas maka Ombudsman akan memantau permasalahan itu.

VIDEO Keluhkan PPDB, Sejumlah Orangtua Datangi Kantor DPRD Cimahi, Anggota DPRD Tak Ada

Laporan itu tidak langsung ditunjukkan kepada Ombudsman tapi pihaknya juga wajib membaca dan memantaunya.

Pihaknya boleh memastikan laporan yang ditujukkan kepada gubernur itu misalnya, sudah ditindaklanjuti atau belum.

Lebih lanjut Haneda menjelaskan, karena batas kepatutan penyelenggaraan negara merujuk pada UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009.

Di pasal 40-55, pengaduan warga yang disampaikan kepada penyelenggara negara, maka diwajibkan penyelenggara negara menyelesaikan aduan tersebut.

Tapi bisa juga masyarakat menyampaikan aduan ke Ombudsman karena pasal 23-38 yang mengatur dengan tegas laporan di Ombudsman.

"Terkait dengan satu laporan, itu akan diterima atau tidak oleh ombudsman pasal 24 itu mewajibkan pelapor menyampaikan internal komplein handling," ujarnya.

Jika seseorang dikecewakan oleh satu dinas terkait pelayanan publiknya maka orang tersebut komplain dulu kepada dinas terkait.

Selanjutnya jika warga yang merasa dikecewakan pelayanan buruk dinas ini tidak menyampaikan komplain ke instansi terkait melaui Ombudsman, maka Ombudsman merujuk ke pasal berikutnya tidak diberi kewenangan untuk menindak lanjuti.

Orang Tua Siswa Protes Sistem Zonasi PPDB ke DPRD Kota Cimahi, Disdik Cimahi Tanggapi Begini

Haneda memaparkan, maka dalam hal ini warga tersebut dapat komplain kepada instansi yang mengecewakannya, agar tahu bahwa instansi itu dikeluhkan oleh warga atau pengguna layanan publik.

Kalaupun melalui Ombudsman langsung, maka ketetapan duduk perkara akan diselesaikan instansi terkait. "Itulah hukum universalnya memang begitu," ucapnya.

Adapun jika telah melakukan internal komplain handling dalam batas waktu kewajaran dan kepatutan tidak ditindaklanjuti maka warga bisa melaporkan ke ombudsman.

Namun syarat formal dan material harus terpenuhi karena tim PVL harus memastikan menggunakan pasal 36 dalam undang-undang Ombudsman.

Dalam Pasal 36 pada prinsipnya Ombudsman menolak laporan sebagaimana pasal 35 misalnya pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak yang dilaporkan.

"Kemudian substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan," jelasnya.

Demikian terkait pendaftar PPDB ini, menurut Ombudsman yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan PPDB, panitia satuan pendidikan.

Haneda menjelaskan, sebagaimana diketahui PPDB tahun ini berjenjang, jika ada keluhan maka menggunakan mekanisme PPID di satuan pendidikan masing-masing.

Apabila PPDB sudah selesai maka dapat menggunakan mekanisme di kepala cabang Dinas, dan terakhir di Dinas Pendidikan.

"Jenjang help desknya memang begitu, maka kami ombudsman mewanti-wanti betul sejak baik terkait UN dan PPDB dengan mekanisme Pengelolaan Pengaduan Instansi agar Disdik jangan menyepelekan dan menyederhanakan tata cara ketika menerima keluhan dari masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan Haneda, aduan menjadi rawan dan menjadi persoalan jika tidak segera sigap menyelesaikan keluhan-kaluhan tersebut, apalagi terkait kesempatan anak untuk mendapatkan bangku sekolahan.

PPDB semacam ini, imbuhnya, jika penyelenggara satuan pendidikan (Sekolah) menerima aduan dan keluhan maka wajib memerika aduan dan menyelesaikan aduan itu.

7.853 Siswa Gagal Seleksi dalam PPDB Online SMP di Kota Bekasi, Ini Solusi yang Ditawarkan Disdik

Lanjut ia menjelaskan, soal berapa waktunya dijelaskan pada pasal 50, penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

Namun, pertanyaannya apakah dalam waktu PPDB memunuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, karena penyelesaiannya persolannya harus secara reaksi cepat.

Karena anak dibatasi untuk mendapatkan keputusan diterima atau tidak.

"Maka menjadi penting ketika Permendikbud No 51 dan Pergub maupun Juknis itu mengatur betul soal syarat-syarat karena bagian dari kewajiban peserta untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju," tandasnya.

Penjual Kerupuk Naik Haji, Darini Menabung Sehari Rp 5.000 Selama 28 Tahun, Kini Berangkat ke Makkah

Demikian, Haneda menambahkan jika misalnya masyarakat ingin menggunakan pelayanan publik maka rujukannya itu adalah pasal 40 UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009 tentang penyelesaian pengaduan.

Pasal 40 misalnya, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, kemudian Ombudsman atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sampai Provinsi dan seterusnya.

Kemudian di pasal 47, penyelesaian unit pelayanan publik penyelenggara negara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved