Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya soal 15 Daerah Depositokan Duit Negara: Umumkan Saja Daerahnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 15 Daerah yang memarkir duit negara di bank dalam bentuk deposito. 

Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). 

Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, daerah tersebut di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

Dedi Mulyadi Sudah Periksa

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku sudah memeriksa ke Bank BJB, apakah benar ada duit APBD Pemprov Jabar yang sengaja disimpan dalam bentuk deposito.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi, dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Dikatakan Dedi, di tengah kondisi efisiensi ini Menkeu harus terbuka daerah mana saja yang benar-benar menyimpan uang negara dalam bentuk deposito.

Baca juga: Pedagang Cincau yang Viral Tagih Janji Dedi Mulyadi Berikan Pekerjaan, Gubernur Jabar Minta Maaf

"Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," katanya. 

Kesan yang timbul dari opini Menkeu, kata dia, daerah tidak becus mengelola anggaran, karena dianggap belanja publiknya lebih kecil dibanding belanja aparatur dan memilih memarkir dana agar bisa memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

"Ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik."

"Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya," katanya.

Sehingga, daripada menjadi spekulasi, sebaiknya Menkeu segera merilis daerah mana saja yang menyimpan duit di bank dan belum dibelanjakan.

"Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito," ucapnya.

Langkah ini dinilai perlu dilakukan Menkeu Purbaya yang kerap menyinggung ketidakmampuan daerah mengelola fiskal untuk juga bersikap fair pada daerah.

"Nah, hal ini sangat penting, untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan Pemerintah Kota (Pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, data Bank Indonesia (BI) itu kurang valid.

Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun. 

Setelah dicek ke setiap rekening kas pemda, hasilnya, total simpanan kas Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota hanya mencapai Rp215 triliun. 

Rinciannya, simpanan Provinsi Rp64 triliun, Kabupaten Rp119,9 triliun dan Kota Rp30,1 triliun.

Terdapat selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. 

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan Pemda masih tinggi seperti efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.