IAW Desak Penindakan Bank di Balik Rekening Judi Online: Tak Cukup Menyasar Pemain dan Operator

Ia mengingatkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015 terkait kelemahan sistemik di sektor keuangan. 

Dari rekening pemerintah daerah yang dormant dengan saldo besar, identitas palsu yang lolos verifikasi KYC, hingga transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan.

Namun, hingga kini belum ada bank yang dijerat hukum. Iskandar menilai hal ini dipengaruhi fragmentasi pengawasan, di mana OJK hanya memberi sanksi administratif, PPATK sebatas memberikan analisis, dan polisi lebih fokus pada pelaku lapangan. Kesulitan lain adalah pembuktian niat jahat bank yang kerap dianggap hanya sebagai pelanggaran administratif.

Selain itu, pandangan bahwa bank merupakan tulang punggung perekonomian nasional membuat aparat enggan bertindak. Tidak adanya yurisprudensi yang mengaitkan bank dengan judi daring pun memperlemah penegakan hukum.

"Penyitaan rekening saja tidak cukup. Penyidikan harus diperluas ke bank atau lembaga penerbit rekening. Pasal 3 dan 5 UU TPPU bisa digunakan untuk menjerat pihak yang lalai atau membiarkan rekening digunakan untuk aktivitas ilegal,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga seperti PPATK, OJK, dan Bareskrim sangat penting.

Ia bahkan mengusulkan pembentukan tim audit forensik khusus untuk mengusut bank maupun fintech yang kerap dipakai bandar judi daring. Bentuk sanksi pun harus berlapis, mulai dari administratif, pidana bagi oknum, hingga gugatan perdata untuk pemulihan kerugian negara.

Iskandar menambahkan, dukungan publik juga perlu digalang. Salah satu langkah yang ia sarankan adalah membuka ke publik nama bank atau fintech yang paling banyak digunakan untuk rekening judi.

“Jika hanya pemain dan admin yang ditangkap, sementara bank/fintech yang melahirkan rekening tetap aman, maka siklus akan terus berulang,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh lembaga dalam ekosistem keuangan nasional Bank Indonesia, OJK, PPATK, Bursa Efek Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan untuk bersatu memerangi judi daring. (*)