Jumlah Penerima Bansos yang Main Judi Online Tertinggi di Jabar, Perlu Tindak Tegas Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Alih-alih digunakan untuk kebutuhan hidup, dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah justru diduga mengalir ke meja judi online. 

Di Jawa Barat, lebih dari 49 ribu penerima bansos terindikasi terlibat praktik judi online alias judol. Hal tersebut menempatkan Jabar sebagai peringkat tertinggi sebagai daerah yang menggunakan Dana Bansos untuk Judol. 

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyebut hal tersebut harus segera ditindak. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Ultimatum Penerima Bansos di Jabar yang Main Judi Online: Hentikan Bantuannya

‎‎Menurut Iwan, Bansos yang diberikan pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat guna meringankan beban terlebih bagi yang kurang mampu. Namun alih alih digunakan untuk hal bermanfaat, dana tersebut justru di gunakan oleh masyarakat untuk Judi. 
‎
‎"Ketika diberi bantuan ternyata dipergunakan judol kan berarti terjadi penyeleweng. Makannya harus ditindak lanjuti lagi kalau perlu hentikan saja bantuannya, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan ketimbang di beri bantuan untuk Judol," ujarnya, saat ditemui kegiatan Gathering Pengurus DPW PKS Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (9/8/2025).  
‎
‎Iwan menuturkan, pemerintah pun harus tegas dalam menindak permasalahan ini, agar niat baik yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat bisa berjalan sesuai peruntukannya. 
‎
‎"Kalau memang terbukti Judol, Tindak, berhentikan bantuannya, pemerintah juga harus berani, dan memang harus dilakukan tindakan seperti itu. Sayang, banyak disana yang membutuhkan dan tidak dapat justru yang dapat malah disalah gunakan,"katanya.
‎
‎Hal senada di ungkapkan, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu. Menurutnya, persoalan Penerima Bansos yang menggunakan dana bantuan dari pemerintah untuk Judi Online sangat memperihatinkan. 
‎
‎Ia meminta Pemerintah Provinsi untuk segera menindak tegas agar permasalahan ini bisa segera rampung. 

Haru menilai, memimpin Jawa Barat bukan hal mudah layaknya memimpin pertunjukkan semata. Oleh karena itu, harus ada sebuah orkestrasi antara semua komponen. 

Baca juga: Transaksi Judi Online Anjlok 70 Persen Setelah PPATK Bekukan Rekening Dormant

"Karena kalau seperti pertunjukan, ya nanti ada artis gitu, ya fokusnya ke dia aja. Tapi kalau ini orkestra, DPRD, birokrasi, di bawah kepemimpinan tentu saja Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dengan DPRD. Harapannya ini bisa dituntaskan, bisa diusut, diperbaiki, dan nggak boleh begitu lagi. Dan saya kira kalau ada oknum yang terlihat, ya harus ditindak," jelasnya.
‎
‎Iapun sepakat, jika pemutusan penerimaan bansos bagi yang menggunakan bansos untuk Judol di berlakukan. 
‎
‎"Ya saya kira itu harus. Masa bantuan sosial untuk kerawanan sosial malah dipakai untuk hal yang tidak baik," ujar Haru. (*)